Oegroseno: Bukan Memediasi, Menpora Justru Mengkudeta PP PTMSI
- Kemenpora
Sebagai seorang Menteri yang mengurusi pemuda dan olahraga di Indonesia, Menpora RI, kata Oegroseno, seharusnya membaca, menguasai dan menghayati sejarah dan makna Sumpah Pemuda yang di deklarasi kan 28 Oktober 1928 yang telah menyatukan para pemuda seluruh Indonesia berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, Tanah air dan bahasa yang sama.
"Saya membayangkan apabila Menpora RI ini pada tanggal 30 April 1926 memimpin Kongres Pemuda Pertama di Jakarta dengan memakai Pola pikir seperti saat ini, maka yang akan terjadi adalah Konflik-konflik baru dan Tidak akan pernah Lahir Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928," tegasnya,
Lebih lanjut, Oegroseno menyatakan, seharunya dalam penyelesaian Kepengurusan PTMSI Menpora mengundang PP PTMSI PB PTMSI, KOI, Pakar Hukum dan beberapa Master Atlet Tenis Meja tanpa melibatkan KONI, karena KONI menutusnya merupakan Aktor Intelektual yang menciptakan Organisasi PB PTMSI sejak Januari 2014 dengan melanggar Putusan Mahkamah Agung RI No : 274K/TUN/2015, Putusan BAORI 2012, Putusan BAORI 2018, PP No : 16 Tahun 2007 Pasal 47 dan Pasal 123 dan AD/ART PTMSI 2012.
"Menpora RI harus mengetahui tentang permasalahan PTMSI yang Konflik adalah PP PTMSI dengan KONI PUSAT yang menyebabkan Lahirnya Dua Kepengurusan yaitu : PP PTMSI ( yang LEGAL) dan PB PTMSI (yang ILEGAL)," ucapnya.
"Menpora RI seharusnya juga tahu bahwa Surat Keputusan (SK) KONI tidak pernah diatur didalam UU dan PP di bidang Olahraga. Pasal 123 Ayat (4) dan (5) PP No : 16 Tahun 2007.
Dalam permasalahan PTMSI, lanjut Oegroseno, seharusnya Menpora menerapkan sanksi kepada KONI berdasar kan PP No : 16 Tahun 2007 Pasal 123 Ayat (6) jo Pasal 56 karena KONI telah bertindak tidak netral terhadap PTMSI dengan menciptakan Boneka Organisasi yang bernama PB PTMSI.
Oegroseno menyebut, sebelum mewujudkan keinginan Menpora membentuk Satgas, alangkah baiknya dipanggil kembali kedua belah pihak yang bertikai dengan melibatkan unsur KONI, KOI dan pakar tenis meja Indonesia dengan agenda yang jelas