Momentum Mayday 2025: SP JICT Dorong Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Nasional

Jakarta, VIVA – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional 2025, Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) menyampaikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah terkait keberlanjutan pengelolaan pelabuhan nasional. 

Ketua SP JICT Bayu Saptari mengatakan JICT sebagai terminal petikemas terbesar di Indonesia tengah mengalami tantangan dan tekanan finansial. Menurutnya, dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan pekerja.

“Kami mengapresiasi capaian Pelindo paska merger, namun kami juga berharap ada evaluasi menyeluruh agar anak usaha seperti JICT tidak hanya menjadi sumber likuiditas, tapi juga mendapat ruang untuk berkembang, memberikan kontribusi yang optimal bagi perdagangan nasional dan internasional serta menjadi pelabuhan yang berkeadilan,” ujar Bayu saat perayaan Mayday bersama Presiden Prabowo Subianto di Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025)

Lebih jauh Bayu mengatakan dampak skema perpanjangan kontrak JICT menjadi sumber tekanan finansial terbesar sehingga membatasi modernisasi JICT dan peningkatan kapasitas pekerja.

“Sejak kontrak diperpanjang pada 2015, JICT dibebani kewajiban rental fee yang membuat fundamental JICT dalam kondisi tertekan. Kami mengusulkan untuk dilakukan evaluasi skema rental fee ini agar sebagian hasil usaha dapat direinvestasikan langsung ke penguatan operasional dan pekerja JICT,” ujar Bayu.

Tak hanya itu, rencana penjualan saham Hutchison di JICT kepada investor asing BlackRock juga turut menjadi perhatian. 

“Keterlibatan investor global dalam aset strategis seperti pelabuhan JICT seharusnya tetap berada dalam koridor transparansi dan kepentingan nasional jangka panjang ,” kata Bayu.

Dalam hal persoalan kemacetan kronis di pelabuhan Bayu mengatakan pentingnya aspek desain pelabuhan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung dan sistem lintas terminal. 

“Struktur desain pelabuhan yang menyebabkan kemacetan dan menjadi peristiwa nasional kemarin seharusnya bisa diperbaiki lewat intervensi sistemik sehingga tidak menghambat arus logistik dan berbiaya tinggi,” ujarnya.

Untuk itu Bayu menekankan peran vital keterlibatan serikat pekerja dalam forum konsultatif kebijakan pelabuhan agar transformasi sektor ini berjalan adil dan partisipatif.

“Pelabuhan merupakan pintu gerbang ekonomi nasional. Sudah sepatutnya ia dikelola dengan keseimbangan antara kepentingan negara, publik, dan keadilan pekerja. Kami yakin, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, reformasi ini bisa diarahkan ke jalur yang tepat,” ujar Bayu.

Halaman Selanjutnya

Dalam hal persoalan kemacetan kronis di pelabuhan Bayu mengatakan pentingnya aspek desain pelabuhan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung dan sistem lintas terminal.