Indonesia Gelap Disusupi Provokasi, Publik Diminta Tetap Tenang
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Jakarta, VIVA – Narasi “Indonesia Gelap” yang mengemuka akhir-akhir ini menjadi sorotan sejumlah tokoh nasional. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat menilai bahwa gerakan tersebut sarat provokasi dan berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menciptakan instabilitas nasional.
Ketua Umum PP TIDAR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menilai bahwa narasi kelam semacam itu tidak lepas dari pihak-pihak yang tidak senang dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Menurut saya, narasi Indonesia Gelap adalah sebuah narasi yang memang digelontorkan dan dikompori oleh pihak-pihak yang mungkin tidak suka dengan kepemimpinan dari Bapak Prabowo Subianto,” ujar Sara.
Ia mengajak generasi muda untuk tetap kritis, namun berpikir jernih dan jangka panjang. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan saat ini adalah bagian dari pembenahan struktural demi masa depan yang lebih cerah.
“Apalagi dengan efisiensi anggaran yang begitu besarnya, tapi itu untuk apa? Menutup adanya kebocoran yang selama ini terjadi, yang tidak efisien, dan tidak efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, dalam rilis pidato Hari Kebangkitan Nasional 2025 menjelaskan bahwa seluruh kebijakan strategis pemerintah, mulai dari fiskal, program sosial, hingga pembangunan nasional diarahkan untuk menjamin keterlibatan dan pemberdayaan seluruh elemen masyarakat, baik di perkotaan maupun di pelosok Tanah Air.
“Pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama dalam mewujudkan Kebangkitan Nasional. Delapan misi besar ini bertujuan menghadirkan perubahan nyata dan menyeluruh yang dirasakan langsung oleh rakyat,” ungkapnya.
Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, menambahkan bahwa pesimisme publik harus dijawab dengan edukasi dan literasi. Ia menekankan pentingnya menjaga ruang publik tetap sehat dan bebas dari provokasi.
“Generasi muda harus lebih cerdas membaca situasi. Jangan sampai energi mereka dimanfaatkan oleh pihak yang ingin merusak kohesi sosial bangsa,” ujarnya.
Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menambahkan bahwa gerakan semacam ini dapat menjadi strategi lama yang dikemas ulang untuk menggagalkan transformasi nasional.
“Ketika pemerintah gencar melakukan transformasi besar-besaran, selalu ada pihak yang ingin menggagalkannya,” ujarnya.
Para tokoh sepakat bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang konstruktif dan berdasarkan data, bukan agitasi yang memecah belah bangsa.
