Bos IMF Angkat Bicara Soal Skandal Panama Papers

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Agus Martowardojo, Managing Director IMF Christine Lagarde, di Lima, Peru
Sumber :
  • REUTERS/Stephen Jaffe

VIVA.co.id – Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Chistine Lagarde mengimbau perusahaan-perusahaan multinasional untuk lebih transparan mengenai laporan keuangannya. Hal tersebut, dalam upaya melawan skema penghindaran pajak yang membuat negara-negara berkembang menderita. 

img_title Ada Aturan Baru, Jokowi Minta Pelaku Pajak Mangkir Diumumkan ke Media

Dilansir dari Channel News Asia, Senin 18 April 2016, disebutkan imbauan Legarde tersebut merespons bocornya dokumen skandal pajak Panama Papers, yang saat ini sedang mengemparkan dunia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam dokumen tersebut terungkap, ada beberapa perusahaan multinasional besar yang berupaya mengurangi pajak mereka dengan melaporkan keuntungannya di negara yang yurisdiksi pajaknya longgar. 

img_title Ada Kesepakatan Baru Negara G20 Terkait Pajak Global, Ini Isinya

"Ini harus menjadi perhatian utama. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah transparansi," ujar dia di sebuah panel pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia.   

Lagarde mencatat, ada momentum untuk mengubah praktik-praktik keuangan curang tersebut dengan sistem yang ada. IMF akan berkerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk memformulasikan solusi mengenai permasalahan ini.

img_title Catat, Sengaja Ngemplang Pajak Bakal Tak Mudah Disubsider Kurungan

"Kami tentu tertarik untuk mengusulkan beberapa perubahan (regulasi) bersama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya," tambahnya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut laporan terbaru dari kelompok anti kemiskinan, Oxfam, perusahaan raksasa seperti Apple dan General Electric menggunakan jasa perusahaan offshore di negara tax haven (bebas pajak) untuk mengurangi kewjiban pajaknya sekitar US$1,4 triliun dalam periode 2008 hingga 2014. 

Lagarde mengatakan, negara-negara berkembang merupakan korban utama dari teknik hukum keuangan ini. Sebab, mengurangi pendapatan mereka untuk pembangunan. (asp)

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa

Tak Mau Gelar Tax Amnesty Lagi, Purbaya Ogah Terus-terusan Dikibulin

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pihaknya tak mau lagi menggelar tax amnesty alias pengampunan pajak, yang sudah dilakukan dua kali oleh pemerintah.

img_title
VIVA.co.id
19 September 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut