Terobosan Menkeu Sri Mulyani Dongkrak Kepercayaan Pasar

Gubernur BI Agus Martowardojo ketika memberikan keterangan pers.
Sumber :
  • ANTARA/ Wahyu Putro A
VIVA.co.id
- Belum genap satu bulan menjabat, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah merombak postur keuangan negara. Dia memangkas sejumlah pos belanja kementerian/lembaga dan transfer daerah sebesar Rp133,8 triliun.


Keberanian yang dilakukan mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut dianggap Bank Indonesia (BI) mampu mendongkrak kepercayaan pasar keuangan. Sehingga mampu menciptakan sentimen positif bagi indikator perekonomian nasional.


"Kepercayaan terhadap Indonesia membaik. Ketika tahu penerimaan lebih rendah, (Sri Mulyani) langsung putuskan menyesuaikan pengeluaran anggaran," jelas Gubernur BI, Agus Martowardojo, saat ditemui di kompleks BI Jakarta, Senin 8 Agustus 2016.


Kebijakan yang diambil Menkeu, menurut Agus, semakin mencerminkan upaya pemerintah untuk terus meyakinkan pasar bahwa kondisi fiskal Indonesia dalam keadaan sehat. Meski begitu, ada catatan penting yang tetap digarisbawahi oleh bank sentral.


Pemotongan anggaran tersebut diharapkan tidak memengaruhi pos belanja prioritas pemerintah. Utamanya, terkait dengan pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, pemotongan anggaran pun tidak akan terlalu berpengaruh pada pergerakan perekonomian nasional.


"Kami khawatir kalau anggaran (dipotong) misalkan untuk pembangunan atau infrastruktur," ujarnya.
Sri Mulyani Bungkam soal Kabar Rotasi Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Wamenkeu: Akan Diumumkan


Sri Mulyani Sebut Orang Indonesia Masih Kalah Jauh di Dunia Kerja Internasional
Agus mengatakan, BI bersama pemerintah akan tetap menjaga kondisi fiskal yang berkelanjutan. Diiringi dengan harmonisasi dari kebijakan moneter yang dikeluarkan bank sentral, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sri Mulyani Kasih Sinyal Efisiensi Anggaran Lanjut di APBN 2026

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI

Komisi XI Cecar Sri Mulyani Soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen

Anggaran pendidikan 20 persen tidak terpenuhi itu terjadi dua kali, yakni pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

img_title
VIVA.co.id
22 Juli 2025