RI Terus Dorong Demokrasi Inklusif, Apa Itu
- Kementerian Luar Negeri RI
VIVA – Indonesia mendorong penerapan demokrasi inklusif melalui penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 di Nusa Dua, Bali.
Menurut Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, penerapan demokrasi yang benar-benar melibatkan semua orang dalam setiap pengambilan keputusan merupakan solusi atas menurunnya implementasi demokrasi di banyak belahan dunia.
"Prinsip-prinsip tidak ada satu pun yang tertinggal atau no one left behind, termasuk prinsip inklusivitas yang berarti partisipasi semua pihak, itu penting dalam menghadapi tantangan demokrasi ke depan," ujar Fachir dalam penutupan BDF di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat, 7 Desember 2018.
Fachir menyampaikan, demokrasi itu mempersatukan bukan untuk memecah-belah. Demokrasi inklusif juga menyediakan harapan, bukan ketakutan. Terakhir, demokrasi tersebut memberdayakan, bukan melemahkan.
Adapun lembaga pemerintahan suatu negara harus bisa merangkul banyak pihak, termasuk kalangan swasta, perempuan, dan pemuda supaya demokrasi inklusif tercipta. Fachir menyampaikan terciptanya pemerintahan stabil yang merupakan buah dari demokrasi inklusif selanjutnya adalah jalan pembuka bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.
"Stabilitas, pemerintah yang baik dan jalannya aturan hukum adalah kunci utama berfungsinya sebuah demokrasi," ujar Fachri. (ase)
Komisi II DPR Tekankan Masalah Politik Uang dalam Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menekankan masalah politik uang dalam rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
