Kutip Kata Bung Hatta, Menlu Beberkan Prioritas Diplomasi RI 2021
- Kemlu RI
VIVA – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyampaikan program-program yang bakal menjadi prioritas diplomasi Indonesia di 2021. Hal itu disampaikan Menlu lewat Penyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2021 secara virtual pada Rabu 6 Januari 2021.
Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi menyampaikan bahwa penyelenggaraan PPTM terpaksa digelar secara virtual karena memang kondisi yang tak memungkinkan. Ia juga menyampaikan tak dipungkiri jika tahun 2020 menjadi tahun yang berat akibat pandemi COVID-19.
“Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat bagi kita semua dan dunia. Tapi kita perlu beriktiar dan optimis, optimisme ini yang harus terus kita perkuat saat memasuki tahun 2021 ini,” kata Menlu Retno Marsudi.
"Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kerja sama global untuk memperkokoh infrastruktur dan tata kelola kesehatan, ketahanan ekonomi dunia, memperkokoh multilateralisme dan mengesampingkan rivalitas," lanjut Menlu.
Terkait dengan fokus 2021, Menlu menyampaikan Indonesia akan fokus pada 5 aspek diplomasi. Kelima aspek tersebut adalah ketahanan kesehatan nasional, perlindungan WNI, pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau berkelanjutan, memajukan berbagai isu di kawasan lalu menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.
"Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum dan esensi politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang telah dan akan terus Indonesia lakukan," kata Menlu dalam acara yang juga dimeriahkan penyanyi Ardhito Pramono tersebut.
Tak lupa dalam kesempatan itu, Menlu juga mengutip pernyataan proklamotor Bung Hatta terkait sikap Indonesia untuk menolak menjadi obyek pertarungan politik sejumlah negara.
"Kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik Internasional, melainkan harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap sendiri," kata Retno Marsudi.
Menlu Harap Bantuan RI ke Gaza Lewat Jalur Darat, Bukan dari Udara
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan, penerjunan bantuan dari udara berisiko besar dan dapat membahayakan masyarakat Palestina di Jalur Gaza.
