DK PBB Sahkan Resolusi Akses Vaksin COVID-19 Adil dan Merata

Ilustrasi Vaksin Covid-19
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), dengan suara bulat menyepakati resolusi yang menyerukan peningkatan akses vaksin COVID-19 untuk negara-negara miskin, dan yang sedang dilanda konflik.

Bosan Resolusi Gagal? Coba 5 Cara Ini Agar Tahun 2025 Lebih Bermakna!

Resolusi baru yang disetujui Jumat pekan lalu ini, menekankan kebutuhan mendesak akan solidaritas, kesetaraan dan kemanjuran, dalam memerangi pandemi di negara-negara dengan akses terbatas untuk vaksin COVID-19.

Resolusi tersebut mengundang sumbangan dosis vaksin dari negara-negara maju, dan semua yang memiliki posisi untuk melakukannya bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Serta negara lain yang membutuhkan.

Harapan Ruben Onsu di 2025: Pertemukan Aku dengan...

Baca juga: Intelijen AS Tuding Putra Mahkota Saudi Terlibat Pembunuhan Khashoggi

"Menyerukan penguatan pendekatan nasional dan multilateral, serta kerja sama internasional, untuk memfasilitasi akses yang adil dan terjangkau untuk vaksin bagi negara yang berada dalam situasi konflik bersenjata, situasi pasca-konflik dan keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks,”.

6 Cara Mudah Membuat Resolusi Diet di Tahun Baru, Dijamin Berhasil

Ini adalah resolusi kedua terkait pandemi yang disahkan oleh DK PBB. Resolusi tersebut juga disponsori bersama oleh keseluruhan 15 anggota Dewan Keamanan PBB.

"Kita semua menghadapi ancaman yang sama, pandemi yang sama dan kerja sama internasional serta tindakan multilateral diperlukan. Resolusi ini bisa menjadi langkah ke arah yang baik," kata seorang diplomat di markas PBB, seperti dikutip Channel News Asia, Sabtu 27 Februari 2021.

Resolusi tersebut hanya membutuhkan waktu satu minggu negosiasi untuk disusun. Hal ini menunjukkan, bahwa komunitas internasional sedang bergerak menuju persatuan, yang sedang 'langka' sejak krisis kesehatan dimulai.

Resolusi pertama terkait pandemi COVID-19 yang disahkan oleh DK PBB disepakati Juli 2020 lalu, dan membuthkan lebih dari tiga bulan masa negosiasi sebelum akhirnya mendapat persetujuan.
 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri

Situasi Kemanusiaan di Myanmar Memburuk, DPR Inisiasi Resolusi Darurat

Junta militer Myanmar masih melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil pasca gempa berkekuatan 7,7 skala richter.

img_title
VIVA.co.id
8 April 2025