Sopir Truk Korsel Kembali Mogok Tuntut Upah yang Lebih Baik
- ANTARA/Yonhap via Reuters/as.
VIVA Dunia – Para pengemudi truk di Korea Selatan memulai pemogokan besar untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari enam bulan pada Kamis 24 November 2022. Aksi mogok kerja itu akan mengganggu produksi dan pasokan bahan bakar untuk industri dari otomotif hingga petrokimia di ekonomi terbesar ke-10 di dunia itu.
Akibat melonjaknya biaya bahan bakar, para pengemudi truk menyerukan kepada pemerintah agar membuat sistem pembayaran minimum secara permanen yang dikenal sebagai "Tarif Pengangkutan Aman" yang akan berakhir pada akhir tahun, dan untuk memperluas manfaat bagi pengemudi truk di industri lain, termasuk untuk kapal tanker minyak.
Pemerintah Korsel mengatakan akan memperpanjang skema tersebut selama tiga tahun tetapi menolak tuntutan lainnya dari serikat pekerja. Pada Juni lalu, pemogokan selama delapan hari oleh pengemudi truk telah menunda pengiriman kargo di seluruh Korea Selatan, dan menimbulkan kerugian lebih dari US$1,2 miliar dalam bentuk kerugian produksi dan kegagalan pengiriman.
Supir truk Korea Selatan melakukan aksi mogok.
- Yonhap Photo.
Kelompok serikat Cargo Truckers Solidarity Union (CTSU) telah memperingatkan pemogokan tersebut dapat menghentikan pasokan minyak di kilang besar dan transportasi di pelabuhan utama dan pabrik industri. "Kami tidak punya pilihan selain menghentikan semua logistik di Korea," kata ketua serikat pekerja CSTU Lee Bong-ju pada Kamis.
Awal pekan ini, Menteri Perhubungan Won Hee-ryong mengatakan sistem Safe Freight Rate belum terbukti meningkatkan keselamatan pengemudi truk, hanya meningkatkan pendapatan, mereka dan itulah alasan mengapa pemerintah menolak untuk memperluas cakupan skema tersebut.
"Pemerintah dan partai yang berkuasa menyesatkan dan secara terbuka membela pemilik modal, mengatakan bahwa tingkat pendapatan pengemudi truk tidak rendah, dan jika sistem 'Tarif Pengangkutan Aman' diperluas, harga bisa naik karena kenaikan biaya logistik," kata Lee.
Serikat pekerja meminta pemerintah untuk memastikan agar para pemodal besar bertanggung jawab jika mereka melanggar aturan upah minimum. Raksasa industri termasuk Hyundai Motor dan produsen baja POSCO, terpaksa memangkas produksi akibat pemogokan pada Juni lalu, dan POSCO telah memperingatkan bahwa pemogokan baru dapat memperlambat pekerjaan perbaikan di pabrik besar yang dilanda banjir musim panas ini.
