AS Kirim Ribuan Bom Lagi Buat Bantu Israel
- Homeland Preparedness News
“Amerika Serikat tidak boleh memberikan bantuan militer kepada negara mana pun yang mengganggu bantuan kemanusiaan AS,” tulis para senator.
"Hukum federal sudah jelas, dan mengingat urgensi krisis di Gaza dan berulang kali penolakan Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu untuk mengatasi kekhawatiran AS mengenai masalah ini, tindakan segera diperlukan untuk menjamin perubahan kebijakan oleh pemerintahannya.”
Diketahui, memorandum 8 Februari yang ditandatangani oleh Biden mengharuskan negara-negara yang menerima bantuan militer AS untuk memberikan jaminan tertulis yang kredibel dan dapat diandalkan kepada Washington, bahwa senjata tersebut akan digunakan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan internasional.
Israel juga telah menyampaikan jaminan tertulis kepada Departemen Luar Negeri bulan lalu, namun kelompok hak asasi manusia mengatakan jaminan tersebut tidak kredibel dan mendesak pemerintah Biden untuk menunda pengiriman senjata ke Israel.
Human Rights Watch dan Oxfam juga menyampaikan laporan kepada pemerintahan Biden bulan lalu yang mencantumkan serangkaian pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan Israel sejak 7 Oktober, termasuk penggunaan fosfor putih yang dipasok AS dalam operasi militer di Lebanon dan Gaza, serangan yang tidak proporsional terhadap atau dekat beberapa rumah sakit besar dan ambulans, dan pemblokiran sistematis bantuan yang didanai AS.
Gedung Putih: Shutdown Pemerintah Rugikan Rp 248 Triliun per Pekan
Shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
