Jadi Dalang Pencetus Darurat Militer, Menhan Korsel Mengundurkan Diri
- Ist
Seoul, VIVA – Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk-yeol telah menerima surat pengunduran diri dMenteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Menteri Kim dituding sebagai pencetus pemberlakuan darurat militer yang menghebohkan dunia internasional.
Pengunduran diri Kim dilakukan di tengah upaya partai oposisi untuk memakzulkan kedua tokoh tersebut terkait kebijakan darurat militer minggu ini.Â
Kim diketahui sebagai pengusul deklarasi darurat militer kepada Presiden Yoon Suk Yeol. Kim mengajukan pengunduran dirinya dan meminta maaf atas gangguan yang memunculkan kekhawatiran publik oleh insiden tersebut.
Melansir dari Euro News, Jumat, 6 Desember 2024, Kim mengakui pasukan militer bertindak atas perintahnya dan bertanggung jawab penuh.
Yoon mengumumkan pada Kamis bahwa pengganti Kim adalah pensiunan Jenderal Choi Byung-hyuk. Choi saat ini menjabat sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Arab Saudi.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol
- AP Photo/Manu Fernandez)
Adapun Wakil Menteri Pertahanan Kim Seon-ho akan menjabat sebagai penjabat menteri sampai Choi memangku jabatan tersebut setelah sidang parlemen.
Sidang tersebut sebagian besar hanya bersifat simbolis. Sebab, Presiden Yoon punya kewenangan menunjuk menteri tanpa perlu persetujuan parlemen.
Sebuah mosi bersama untuk memakzulkan Yoon juga sudah diserahkan ke Majelis Nasional. Selanjutnya, akan dilakukan pemungutan suara pada Sabtu malam ini.
Sementara, usai insiden darurat militer diberlakukan menuai banyak protes. Imbasnya hal itu memunculkan banyak orang yang berkumpul di luar parlemen untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Aksi unjuk rasa itu dengan menyalakan lilin sebagai protes terhadap Presiden Yoon.
Namun, Yoon yang bisa dituntut atas pengkhianatan tingkat tinggi belum juga muncul di depan publik sejak mengumumkan pencabutan darurat militer di televisi.
Anggota parlemen oposisi juga memberikan suara pada Kamis untuk memakzulkan ketua badan audit Korea Selatan dan tiga jaksa senior.
Para jaksa itu dituduh melemahkan penyelidikan atas dugaan manipulasi saham yang melibatkan istri Yoon.
Myanmar Tetapkan Darurat Militer 90 Hari di Sejumlah Wilayah Jelang Pemilu
Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang aman untuk pelaksanaan pemilu umum yang direncanakan berlangsung antara Desember 2025 hingga Januari 2026.
