Trump Ingin Beli Gaza, Hamas: Tidak Masuk Akal, Ini Bukan Real Estate!
- (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Pool)
Gaza, VIVA – Kengototan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin membeli dan memiliki jalur Gaza menuai kecaman. Pihak kelompok Hamas Palestina merespons  omongan Trump.
Menurut Hamas, pernyataan Trump tak masuk akal. Trump disebut mencerminkan ketidaktahuan yang mendalam tentang Palestina.
"Kami mengecam pernyataan Trump tentang membeli dan memiliki Gaza. Pernyataan ini tidak masuk akal," kata anggota biro politik Hamas, Izzat al-Rishq, dalam pernyataan dikutip dari Anews, Senin, 10 Februari 2025.
Dia menambahkan pernyataan Trump juga menunjukkan ketidaktahuan yang mendalam tentang Palestina dan wilayah tersebut.
"Gaza bukanlah sebidang real estate yang dapat dibeli dan dijual. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Palestina yang kami duduki," jelas Izzat al-Rishq.
Hamas bebaskan sandera Israel
- AP
Izzat pun memperingatkan Trump bahwa memperlakukan Palestina dengan pola pikir pedagang real estate pasti akan gagal. Ia bilang rakyat Palestina akan menggagalkan semua rencana pemindahan dan relokasi paksa.
Sebelumnya, Trump menyampaikan keinginan untuk membeli Gaza. Dia juga ingin membiarkan negara lain mengembangkan sebagian wilayah itu.
"Saya berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza," kata Trump di atas Air Force One dalam perjalanan ke New Orleans, Louisiana.
Dia menyebut daerah kantong Palestina itu adalah wilayah pembongkaran dan tidak layak huni.
Omongan kontroversial Trump juga pernah heboh pada 4 Februari. Dia mengatakan Washington akan mengambil alih Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain berdasarkan rencana pembangunan kembali yang luar biasa.
Usulan Trump itu mendapat kecaman luas dari Palestina, negara-negara Arab. Selain itu, banyak negara lain di seluruh dunia seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris juga ikut mengecam.
Â
AS Tak Beri Visa Pejabat Palestina, Sidang Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa
AS menegaskan keputusannya untuk mencabut visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina menjelang Sidang Majelis Umum PBB.
