Menkeu AS Minta Negara yang 'Dihukum' Tarif Trump Tak Membalas: Terima Saja!

Washington, VIVA –  Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent meminta kepada negara-negara yang terdampak tarif timbal balik yang diumumkan Presiden Donald Trump, untuk menerima dan tidak membalas guna menghindari eskalasi lebih lanjut.

"Saran saya kepada setiap negara saat ini adalah: jangan membalas. Diam saja. Terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya. Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi. Jika tidak membalas, ini adalah batas tertingginya," ujar Bessent dalam wawancara dengan Fox News.

Sebelumnya, Presiden Trump pada Rabu, mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS, serta memberlakukan tarif lebih tinggi untuk 60 negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS.

Penerapan tarif baru 10 persen terhadap semua impor asing mulai 5 April 2025, sementara tarif resiprokal atau timbal balik yang lebih tinggi kepada puluhan negara akan diberlakukan mulai 9 April 2025.

Trump menyebut pengumuman tarif global itu sebagai "Hari Pembebasan" karena pihaknya meyakini bahwa kebijakan tersebut akan membebaskan Amerika Serikat dari berbagai praktik perdagangan yang tidak adil dan ketidakseimbangan perdagangan global.

Ia mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif-tarif impor tersebut untuk mengurangi pajak warganya dan membayar utang nasional AS. 

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa AS tidak akan memberlakukan tarif pada barang-barang impor yang penting bagi sektor manufaktur dan keamanan nasional, seperti baja, aluminium, otomotif dan suku cadangnya, tembaga, farmasi, semikonduktor, serta kayu, emas batangan, energi, dan beberapa mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump memiliki kewenangan untuk menaikkan tarif timbal balik jika negara mitra dagang memutuskan untuk melakukan tindakan balasan. 

Golkar Yakin Transfer Data WNI ke AS Tak Langgar UU PDP

Sekjen Partai Golkar, Sarmuji yakin wacana transfer data pribadi WNI ke AS tak akan langgar UU PDP

VIVA.co.id

25 Juli 2025