Biadab! Tentara Israel Tembaki Para Diplomat dari 35 Negara di Jenin

Tel Aviv, VIVA – Tentara Israel diduga melancarkan tembakan saat delegasi diplomat asing berkunjung ke kota Jenin di Tepi Barat utara.

Akibat dari insiden itu, negara-negara Arab mengecam serangan Israel dan menyerukan akuntabilitas internasional untuk menuntut penjelasan dari Israel.

Diketahui, pasukan Israel melepaskan tembakan untuk mengintimidasi delegasi diplomatik asing saat tiba di pintu masuk kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, kata seorang pejabat Palestina, pada Rabu, 21 Mei 2025.

“Militer Israel, yang melanggar norma diplomatik, melepaskan tembakan saat delegasi yang terdiri dari 35 duta besar, konsul, dan diplomat mendekati kamp tersebut, yang telah dikepung sejak 21 Januari,” kata Ahmed al-Deek, asisten menteri luar negeri Palestina.

Melansir dari ANews, Kamis 22 Mei 2025, Deek, yang mendampingi kelompok tersebut, mengatakan penembakan tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti delegasi dan mencegah mereka memasuki kamp tersebut.

Arab Saudi mengecam serangan tersebut, dan menyerukan masyarakat internasional, khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk segera mengakhiri pelanggaran Israel terhadap warga sipil, misi diplomatik, dan organisasi kemanusiaan yang beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki, menurut Kementerian Luar Negeri Saudi. 

Kementerian Luar Negeri Qatar juga menegaskan kembali seruannya untuk mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional atas kejahatan yang terus berlanjut dari pendudukan Israel dan pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan negara itu mengutuk penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap delegasi diplomatik internasional yang sedang berkunjung di Jenin, dan menggambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional, konvensi, dan norma diplomatik.

Kementerian itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab moral dan hukumnya, menangani pelanggaran dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel, dan memaksa Israel untuk menegakkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang menjamin kekebalan bagi misi diplomatik."

"Mesir mengutuk keras insiden yang terjadi selama kunjungan beberapa kepala misi diplomatik dari berbagai negara ke kota Jenin, termasuk duta besar Mesir," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Kementerian itu mengatakan insiden itu melanggar semua norma dan prinsip diplomatik, dan menyerukan kepada Israel untuk memberikan klarifikasi yang diperlukan terkait keadaan insiden itu.

Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum humaniter, serta kejahatan terhadap norma-norma diplomatik.

Kementerian itu juga meminta masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moralnya serta memaksa Israel untuk segera menghentikan agresinya terhadap Gaza dan eskalasi berbahayanya di Tepi Barat yang diduduki.

"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengekang letusan brutal pasukan pendudukan di wilayah Palestina,” ujar Wakil Presiden Palestina, Hussein al-Sheikh.

Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, delegasi tersebut terdiri dari diplomat dari Mesir, Yordania, Maroko, Uni Eropa, Portugal, Tiongkok, Austria, Brasil, Bulgaria, Turki, Spanyol, Lituania, Polandia, Rusia, Jepang, Rumania, Meksiko, Sri Lanka, Kanada, India, Cile, Prancis, dan Inggris, beserta perwakilan dari beberapa negara lain.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyelenggarakan kunjungan bagi para diplomat untuk menyaksikan serangan militer Israel yang sedang berlangsung, menyusul kunjungan serupa ke Tulkarem di Tepi Barat utara minggu lalu.

Tentara Israel mengonfirmasi bahwa pasukannya melepaskan tembakan peringatan ke arah delegasi, dengan mengklaim bahwa mereka telah menyimpang dari rute yang telah disetujui sebelumnya di zona pertempuran aktif.

Halaman Selanjutnya

Kementerian Luar Negeri Qatar juga menegaskan kembali seruannya untuk mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional atas kejahatan yang terus berlanjut dari pendudukan Israel dan pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.