RUU Sanksi Rusia Terlalu Kuat, Donald Trump: Saya yang Tentukan
- AP Photo/Alex Brandon
Washington, VIVA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa rancangan undang undang di Senat tentang sanksi baru terhadap Rusia "sangat kuat". Sehingga, Trump akan memutuskan penerapan pembatasan baru terhadap Rusia secara pribadi.
"Mereka memiliki RUU tersebut, tapi itu akan terserah saya. Itu pilihan saya. Mereka membuatnya seperti itu. Itu adalah RUU yang sangat kuat," kata Trump di ruang pers Gedung Putih seperti diberitakan RIA Novosti pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Presiden A Donald Trump berbicara di Lusail Palace, Doha, Qatar
- AP Photo/Alex Brandon
Trump mengatakan tidak meminta Senat melonggarkan pembatasan yang ditetapkan oleh inisiatif legislatif tersebut.
Sebelumnya, Wall Street Journal melaporkan pada Jumat, 6 Juni 2025, dengan mengutip sejumlah sumber bahwa Pemerintahan Trump meminta Senator Republik Lindsey Graham untuk melemahkan isi dari RUU baru tentang sanksi terhadap Rusia itu.
Laporan tersebut mengatakan, Gedung Putih khawatir bahwa pengetatan sanksi akan merugikan upaya Trump membangun dialog dengan Moskow dan mengakhiri konflik Ukraina.
RUU tersebut, yang telah didukung oleh lebih dari 80 senator mengusulkan penerapan pembatasan terhadap sejumlah pejabat penting Rusia dan sektor ekonomi, serta sanksi terhadap negara-negara yang bekerja sama dengan Moskow.
Sebelumnya, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Presiden Donald Trump mungkin memiliki sudut pandangnya sendiri tentang situasi di Ukraina, tetapi bagi Rusia ini adalah soal kepentingan nasional dan masa depan negara.
"Presiden AS mungkin memiliki sudut pandangnya sendiri tentang apa yang terjadi. Bagi kami, ini adalah soal eksistensi, soal kepentingan nasional kami, keamanan, dan masa depan anak-anak kami. Ini adalah tentang ,” kata Peskov kepada wartawan pada Jumat, 5 Juni 2025.(Ant)
Audiensi Bersama Pimpinan DPR, GMNI Sampaikan 5 Tuntutan Ini
GMNI minta DPR selesaikan lima tuntutan rakyat yaitu RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, dan RUU KUHAP
