Duduk Perkara Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja Picu Perang
- AP Photo
Bangkok, VIVA – Bentrokan bersenjata telah meletus antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan yang telah lama disengketakan. Konflik yang dengan cepat meningkatkan ketegangan yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Pertempuran tersebut melibatkan baku tembak dan penembakan serta tembakan roket, yang menurut otoritas Thailand menewaskan seorang tentara Thailand dan 13 warga sipil serta melukai 14 tentara dan 32 warga sipil lainnya. Thailand merespons dengan serangan udara.
Ini adalah konfrontasi bersenjata kedua sejak seorang tentara Kamboja ditembak mati pada bulan Mei dan eskalasi besar yang terjadi beberapa jam setelah kedua negara menurunkan hubungan diplomatik, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai tentara Thailand.
Bentrokan masih berlangsung di setidaknya enam wilayah di sepanjang perbatasan, kata Kementerian Pertahanan Thailand.
Bentrokan pertama terjadi pada Kamis pagi terjadi di daerah dekat kuil kuno Ta Muen Thom di sepanjang perbatasan Surin dan provinsi Oddar Meanchey di Kamboja. Seorang pejabat provinsi Kamboja mengatakan bentrokan kembali terjadi di sana pada Jumat pagi.
Awal Mula Perselisihan
Perselisihan kedua negara berkobar pada bulan Mei 2025, setelah angkatan bersenjata Thailand dan Kamboja sempat saling tembak di wilayah perbatasan yang relatif kecil dan diperebutkan, yang diklaim oleh masing-masing negara sebagai wilayahnya.
Kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka bertindak untuk membela diri. Seorang tentara Kamboja dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.
Meskipun kedua negara kemudian menyatakan sepakat untuk meredakan situasi, otoritas Kamboja dan Thailand terus menerapkan atau mengancam tindakan-tindakan yang tidak melibatkan kekuatan bersenjata, sehingga ketegangan tetap tinggi.
Thailand memberlakukan pembatasan ketat di perbatasan dengan Kamboja yang menghentikan hampir semua penyeberangan kecuali untuk pelajar, pasien medis, dan orang lain dengan kebutuhan esensial. Pada hari Kamis, 24 Juli 2025, otoritas Thailand mengumumkan bahwa mereka menutup perbatasan sepenuhnya.
Kamboja juga melarang film dan acara TV Thailand, menghentikan impor bahan bakar, buah-buahan, dan sayuran Thailand, serta memboikot beberapa koneksi internet internasional dan pasokan listrik negara tetangganya.
Picu Gejolak Politik di Thailand
Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra
- khaosod
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra diberhentikan dari jabatannya pada 1 Juli untuk diselidiki atas kemungkinan pelanggaran etika atas penanganannya terhadap sengketa perbatasan menyusul kebocoran panggilan telepon dengan seorang pemimpin senior Kamboja.
Dalam panggilan telepon pada bulan Juni, Paetongtarn menyebut mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai "paman" dan mengkritik kepemimpinan militer Thailand, pernyataan yang dibingkai oleh para kritikus sebagai tidak menghormati kedaulatan nasional.
Hun Sen digantikan oleh putranya, Hun Manet, pada tahun 2023, tetapi tetap berpengaruh sebagai presiden Senat. Hun Sen adalah teman lama ayahnya, Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri yang populer namun kontroversial, tetapi hubungan mereka merenggang akibat sengketa perbatasan.
Kebocoran panggilan telepon tersebut memicu kemarahan dan protes yang meluas. Koalisi Paetongtarn yang dipimpin Partai Pheu Thai juga melemah ketika mitra terbesar kedua mereka, Partai Bhumjaithai, menarik dukungan, dengan alasan sikap Paetongtarn yang dianggap lunak terhadap Kamboja.
Paetongtarn telah meminta maaf dan berargumen bahwa komentarnya merupakan taktik negosiasi. Sekutunya, mantan Menteri Pertahanan Phumtham Wechayachai, ditunjuk sebagai pelaksana tugas perdana menteri.
Sengketa Perbatasan Picu Ketegangan
Sengketa perbatasan adalah isu jangka panjang yang telah menyebabkan ketegangan berkala antara kedua negara tetangga. Thailand dan Kamboja berbagi perbatasan darat sepanjang lebih dari 800 kilometer (500 mil).
Klaim yang diperebutkan sebagian besar bermula dari peta tahun 1907 yang digambar di bawah pemerintahan kolonial Prancis, yang digunakan untuk memisahkan Kamboja dari Thailand. Kamboja telah menggunakan peta tersebut sebagai referensi untuk mengklaim wilayah, sementara Thailand berargumen bahwa peta tersebut tidak akurat.
Konflik yang paling menonjol dan penuh kekerasan terjadi di sekitar kuil Preah Vihear yang berusia 1.000 tahun.
Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memberikan kedaulatan atas wilayah kuil kepada Kamboja. Putusan ini menjadi masalah besar dalam hubungan bilateral.
Namun, Thailand tetap menuntut 'zona abu-abu' sekitar candi khususnya area seluas ±4,6 km² sebagai sengketa yang belum tuntas secara hukum.
Kamboja kembali ke Mahkamah Internasional pada tahun 2011, menyusul beberapa bentrokan antara tentaranya dan pasukan Thailand yang menewaskan sekitar 20 orang dan menyebabkan ribuan orang mengungsi. Mahkamah tersebut menguatkan putusan yang menguntungkan Kamboja pada tahun 2013.
Kamboja kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, tetapi Thailand menolak yurisdiksi Mahkamah Internasional.