Jenderal Kamboja Desak Thailand Pulangkan 20 Prajuritnya yang Ditawan

Phnom Penh, VIVA – Pemerintah Kamboja mendesak Thailand untuk segera memulangkan 20 tentaranya yang ditawan pasca-gencatan senjata terbaru yang mengakhiri bentrokan paling mematikan antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir.

Gencatan senjata yang disepakati pada Selasa, 29 Juli 2025, menyusul lima hari pertempuran intens di perbatasan sepanjang 800 kilometer, yang menewaskan sedikitnya 43 orang dari kedua belah pihak.

Konflik ini merupakan lanjutan dari sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama, terutama terkait klaim atas kompleks kuil kuno yang diperebutkan.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, mengatakan pada Kamis, 31 Juli 2025, bahwa pasukan Thailand menangkap 20 tentara Kamboja pada pukul 07.50 pagi, sekitar delapan jam setelah gencatan senjata resmi diberlakukan.

“Kami akan melakukan yang terbaik untuk melanjutkan negosiasi agar seluruh tentara kami dapat pulang dengan selamat dan sesegera mungkin,” kata Socheata dalam konferensi pers dilansir CNA. Ia juga secara terbuka mendesak Bangkok untuk segera memulangkan seluruh personel militer tersebut 

Menanggapi permintaan itu, pihak Thailand menyatakan bahwa para tentara Kamboja diperlakukan sesuai dengan hukum humaniter internasional dan aturan militer. Mereka menegaskan, pemulangan akan dilakukan setelah situasi di perbatasan dinyatakan stabil.

Sejauh ini, tidak ada laporan kekerasan tambahan hingga Kamis pagi, meskipun kedua belah pihak sempat saling menuding melakukan pelanggaran gencatan senjata pada Rabu.

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak kedua negara untuk menghormati penuh kesepakatan gencatan senjata. Ia menekankan perlunya membangun kepercayaan demi solusi jangka panjang.

“Kesepakatan penting ini harus ditegakkan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, sembari melanjutkan upaya diplomatik untuk menyelesaikan akar penyebab konflik,” ujarnya.

Gencatan senjata tersebut dimediasi di Malaysia dengan intervensi dari Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan ini datang di tengah upaya Thailand dan Kamboja menjajaki kerja sama dagang yang lebih erat guna menghindari ancaman tarif tinggi dari Washington.

Konflik ini telah memaksa hampir 300.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Bentrokan terjadi di sepanjang wilayah perbukitan yang tertutup hutan lebat dan dikelilingi lahan pertanian, tempat masyarakat menggantungkan hidup dari karet dan padi.

Menurut laporan, Thailand kehilangan 15 tentara dan 15 warga sipil, sementara Kamboja mengonfirmasi lima tentara dan delapan warga sipil tewas. Jumlah korban ini jauh lebih tinggi dibandingkan konflik perbatasan sebelumnya pada 2008–2011, yang menewaskan 28 orang secara keseluruhan.

Juru Damai Konflik Kamboja-Thailand, Donald Trump Diusulkan Dapat Nobel Perdamaian

Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chanthol menilai Trump layak dianugerahi Nobel Perdamaian karena menjadi juru damai konflik di beberapa negara.

VIVA.co.id

2 Agustus 2025