Hamas Tuntut Gencatan Senjata Permanen-Israel Angkat Kaki dari Jalur Gaza
- The New York Times/Saher Alghorra
Kairo, VIVA – Kelompok Hamas mengungkap perundingan tidak langsung pada hari kedua, Selasa, 7 Oktober 2025, dengan Israel di kota resor Sharm el-Sheikh, Mesir, mulai berfokus pada masalah inti dari rencana perdamaian.
Dilansir Al Jazeera, Rabu, 8 Oktober 2025, perundingan yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar, mulai membahas inti dari tuntutan Hamas, termasuk pertukaran sandera-tawanan, masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan pengalihan pemerintahan di Jalur Gaza.
Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan Hamas mengatakan delegasinya berusaha 'mengatasi semua hambatan' guna mencapai kesepakatan sebagaimana aspirasi rakyat Gaza.
Hamas menanti jaminan Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk mengakhiri perang secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel di Gaza, seraya menambahkan bahwa hal ini masih menjadi poin utama dalam negosiasi tersebut sejauh ini.
Perundingan itu, yang dimulai pada Senin, berfokus pada implementasi rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump. Hamas telah menyatakan setuju dengan rencana tersebut
Tahap pertama dari rencana itu mencakup gencatan senjata segera dan pembebasan semua sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Israel meyakini 48 sandera masih berada di Gaza, dengan 20 di antaranya masih hidup.
Hamas mengatakan mereka hanya akan mulai mengumpulkan sandera Israel setelah serangan militer Israel di Gaza berakhir, dengan alasan konflik yang sedang berlangsung menghalangi para operatornya mengumpulkan para sandera dari terowongan dan lokasi-lokasi lain di Jalur Gaza dengan aman, kata sumber itu.
Tuntutan Hamas
Dalam tuntutan terpisah, kelompok itu menuntut pembebasan pemimpin Palestina terkemuka Marwan Barghouti sebagai bagian dari paket pertukaran tahanan.
Terkait masa depan pemerintahan Gaza, Hamas menolak penempatan pasukan asing di Jalur Gaza, namun mengisyaratkan bahwa mereka akan menyambut baik pasukan Arab yang beroperasi dalam koordinasi dengan Otoritas Palestina, menurut sumber itu.
Kelompok tersebut secara eksplisit juga menentang penugasan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair untuk memimpin pemerintahan pascaperang di Gaza.
Konflik di Jalur Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, usai serangan Hamas ke Israel selatan, yang menurut otoritas Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan mengakibatkan beberapa orang disandera.
Sejak saat itu, perang telah menciptakan krisis kemanusiaan yang dahsyat dan kelaparan di wilayah kantong Palestina yang dikepung Israel itu, di mana otoritas kesehatan melaporkan lebih dari 67.000 warga tewas akibat operasi militer Israel.
23 Relawan Sumud Flotilla Malaysia yang Ditahan Israel Tiba di Kuala Lumpur
23 warga Malaysia peserta Global Sumud Flotilla yang ditahan Israel telah dipulangkan
