PBB Tampik Telah Terima Laporan HAM Papua

Mantan Sekjen PBB Ban Ki Moon, ia kembali ke Korea Selatan dan diidolakan untuk menjadi Presiden Korsel.
Sumber :
  • REUTERS/Osman Orsal

VIVA.co.id – Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, menegaskan, tidak pernah menerima dokumen apa pun terkait laporan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua.

China Rilis Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di AS, Hasilnya Mencengangkan

Hal itu dinyatakan Dujarric dalam press briefing, pada Rabu lalu, di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan Dujarric untuk mengklarifikasi informasi sepihak yang disebarluaskan kelompok antipembangunan Papua di berbagai media dan media sosial.

Disebutkan, mereka mengklaim Sekjen PBB Ban Ki-moon telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat dan menerima dokumen laporan pelanggaran HAM di Papua pada kesempatan World Humanitarian Summit di Istanbul, Turki, 23-24 Mei 2016.

Datangi Komnas HAM, Tim Kuasa Hukum Keluarga Vina Minta Jaminan Trauma Healing dan Restitusi

"Sekjen PBB tidak pernah melakukan pertemuan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat seperti yang di sebutkan kelompok anti pembangunan tersebut pada kesempatan pertemuan internasional di Turki," kata Dujarric, seperti dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, dari Kemlu RI, Jumat, 3 Juni 2016.

Sementara, Kemlu menyampaikan pemerintah Indonesia memandang informasi tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk pembohongan publik kelompok antipembangunan Papua.

Kelompok Hak Asasi Manusia Selidik 3 Kejahatan Perang Israel

Sangat disayangkan, Kemlu melanjutkan, bahwa kesempatan berfoto bersama Sekjen PBB yang dilakukan secara singkat dan tidak terjadwal di sela-sela penyelenggaraan suatu pertemuan tingkat tinggi dunia justru telah diklaim sekelompok organisasi sebagai ajang penyerahan resmi laporan mengenai situasi HAM di Papua.

Siswa sekolah asrama khusus asal Tibet menjalani pendidikan jasmani.

Isu Pelanggaran HAM di Tiongkok jadi Sorotan Komunitas Tibet di Selandia Baru

Isu pelanggaran hak asasi manusia di Tibet, wilayah Uighur, dan Hong Kong oleh Tiongkok, selalu diangkat oleh kelompok hak asasi manusia.

img_title
VIVA.co.id
21 Juni 2024