Selandia Baru Dukung Program OVOP Pemerintah RI

Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Trevor Matheson.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mitra Angelia

VIVA.co.id – Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Trevor Matheson mengatakan, negaranya sangat setuju dengan Program One Village One Product (OVOP/Satu Desa Satu Produk), yang saat ini sedang digalakkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tantangan Diplomatik Selandia Baru dalam Menghadapi Ambisi China di Pasifik

“Kami akan mendukung terselenggaranya rencana tersebut (Program OVOP). Sebelumnya, Selandia Baru dan Indonesia sudah bekerjasama di bidang lain," kata Matheson, saat bertemu Menteri Desa dan PDTT, Eko Putro Sandjojo, di Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.

Ia juga mengungkapkan, kedua negara melakukan kerja sama di sektor pendidikan, pertanian, dan penanggulangan bencana.

Protes Besar-Besaran di Auckland, Penduduk Asli Maori Tolak Isu LGBT di Tengah Rainbow Parade

Selain itu, Matheson mengaku Selandia Baru juga turut berpartisipasi saat penanggulangan bencana Tsunami di Aceh beberapa waktu silam. “Kami pun telah melakukan beberapa kegiatan di Papua,” ujarnya.

Sementara, Eko Sandjojo menerangkan, desa-desa di Indonesia adalah desa unik yang masing-masing memiliki karakter berbeda. Dengan demikian, maka potensi dan kekuatan ekonomi di setiap pedesaan juga berbeda.

Menuju Negara Bebas Asap 2025, Selandia Baru Usung Regulasi Ini untuk Turunkan Jumlah Perokok

Fokus produk pertanian

Dalam bidang pertanian, Eko mencontohkan, masalah yang dihadapi masyarakat desa adalah tidak fokusnya produksi pada satu produk tertentu.

Kendala lainnya adalah tidak ada infrastruktur pascapanen, sehingga produk hasil pertanian tidak bertahan lama.

“Oleh karena itu perlu diadakan program ini (OVOP) agar lebih fokus dalam menangani produksi pertanian. Kemudian, sistem pengolahan hasil pertanian pascapanen juga harus diperbaiki,” tutur dia.

Tak hanya itu, Eko juga ingin mengubah paradigma, di mana desa selama ini hanya diberi bantuan berupa uang.

Menurutnya paradigma tersebut akan dirubah dengan menggalakkan program BUMDes. Melalui BUMDes, desa dapat mengolah, memasarkan dan mengelola produk unggulannya secara mandiri.

“Papua bisa menjadi contoh yang bagus karena tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi harus sensitif terhadap budaya masyarakat setempat. Kami juga memiliki program transmigrasi namun tidak mengesampingkan transmigran lokal, yakni masyarakat asli Papua itu sendiri,” kata Eko.

Ilustrasi menggunakan media sosial.

Selandia Baru Rancang UU Baru: Anak di Bawah 16 Tahun Tak Boleh Main Medsos

Perdana Menteri Selandia Baru menilai dampak medso dinilai berbahaya untuk anak-anak.

img_title
VIVA.co.id
13 Mei 2025