BK Panggil Ketua DPRD DKI Pekan Depan Soal Interpelasi Formula E

Gedung DPRD DKI Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Ade Alfath

VIVA – Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi pada pekan depan yang semula rencananya diagendakan Rabu, 26 Januari 2022.

76 Anggota Paskibraka 2025 Dikukuhkan di Istana, Megawati Hadir

Wakil Ketua BK DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda menuturkan tidak ada agenda pemeriksaan terhadap Prasetyo terkait dugaan pelanggaran Rapat Paripurna soal Interpelasi Formula E pada Rabu ini.
???
"Rencana pekan depan, tidak ada rencana hari ini," tulis pesan singkat dari Oman Rohman yang diterima di Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.
 
Politikus PAN itu mengungkapkan pemeriksaan BK terhadap pelapor ataupun terlapor bersifat tertutup, namun pemeriksaan terhadap Prasetyo bisa terbuka jika ada kesepakatan dari pihak-pihak terkait. "Bisa saja terbuka, tapi aturan kegiatan di BK itu sifatnya tertutup," ucapnya.
 
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta dan empat Wakil Ketua DPRD DKI melaporkan Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan BK DPRD terkait persoalan Rapat Paripurna soal interpelasi Formula E.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi

Photo :
  • DPRD DKI Jakarta
Penembakan di Masjid Swedia, Satu Orang Tewas

 "Yang dilaporkan Ketua DPRD. Bukti pendukungnya surat undangan itu (surat bamus), yang dibuat setelah surat undangan bamus yang agendanya hanya tujuh. Kemudian surat undangan Selasa ini yang tanpa paraf juga," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di ruangan BK saat melayangkan laporan pada Selasa (28/9).

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco mengatakan pelaporan terhadap Prasetyo terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan rapat Badan Musyawarah (Bamus).
 
"Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan Bamus dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar sehingga secara ketentuan, maka BK lah tempat kita untuk menyampaikan," kata Baco. (Antara)

Cerita Gubernur Koster Diimingi Rp 100 Triliun Jika Izinkan Kasino di Bali
Menteri Agama Nasaruddin Umar

Menag Buka Suara soal KPK Geledah Kemenang Terkait Kasus Kuota Haji

KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama terkait kasus kuota haji.

img_title
VIVA.co.id
16 Agustus 2025