Jakarta Berencana Hapus Pajak Progresif Kendaraan

Jakarta, VIVA – Direktur Jenderal Keuangan Daerah Agus Fatoni mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta mempertimbangkan menghapus pajak progresif kendaraan bermotor.

Rencana itu usai tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan PT Jasa Raharja melakukan kegiatan audiensi bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Demikian diunggah situs resmi Korps Lalu Lintas Polri. Diklaim, langkah itu dilakukan guna menertibkan administrasi serta memastikan data kepemilikan kendaraan lebih akurat.

"Pajak progresif dalam rangka ketertiban, administrasi yang baik, kemudian penegakan hukum ini dipertimbangkan untuk dihapus," kata dia, dikutip Kamis, 24 April 2025.

Lebih jauh, Agus menjelaskan, harapannya nanti pemilik kendaraan adalah benar dengan yang terdaftar. Penerapan pajak progresif kerap membuat pembeli kendaraan bermotor 'mengakali' dengan berbagai cara. Untuk menghindari kena pajak progresif, pemilik kendaraan lebih dari satu banyak yang menggunakan data bukan atas namanya. Ada yang memanfaatkan nama perusahaan, bahkan tidak segan meminjam KTP orang lain untuk menghindari pajak progresif.

Beberapa waktu lalu juga terungkap kendaraan mewah terdaftar atas nama orang yang tinggal di gang sempit di Jakarta. Ternyata, pemilik mobil mewah itu meminjam KTP orang lain.

"Sehingga pemilik kendaraan adalah benar-benar yang terdaftar. Jadi nama yang ada di pemilik kendaraan adalah orang yang memang memiliki kendaraan," imbuhnya.

Untuk saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif baru untuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan, khususnya pajak progresif kendaraan lebih dari satu, mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya.

Tarif baru pajak kendaraan di Jakarta ini berlaku Januari 2025. Hal itu berdasarkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KPK Sita 9 Kendaraan usai Geledah Tujuh Lokasi Kasus Dugaan Pemerasan TKA di Kemnaker

KPK telah melakukan upaya penggeledahan terhadap sejumlah lokasi terkait kasus dugaan pemerasaan dan/atau penerimaan gratifikasi di Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan.

VIVA.co.id

23 Mei 2025