Ratusan Sopir Truk Demo Tuntut Bertemu AHY, Jalan ke Medan Merdeka Selatan Dialihkan
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juli 2025. Aksi ini menuntut kejelasan terkait aturan Zero Overdimension Overload (ODOL) yang dinilai memberatkan para pengemudi.
Sejak pukul 08.00 WIB, truk-truk sudah tampak konvoi dari kawasan Jalan Raden Saleh, Jakarta, tempat mereka berkumpul di kantor Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi). Mereka berjalan beriringan menuju kawasan perkantoran pusat, termasuk kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur di Jalan MH Thamrin.
Namun, begitu memasuki Jalan Medan Merdeka Selatan, aparat kepolisian langsung menutup akses jalan dan mengalihkan arus lalu lintas dari arah Patung Kuda. Polisi menyebut pengalihan dilakukan demi menjaga kelancaran arus dan keamanan di sekitar lokasi unjuk rasa.
“Sama seperti aksi-aksi yang lainnya, saat ini akses ke Merdeka Selatan dari arah Patung Kuda kami alihkan,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Komarudin, Rabu, 2 Juli 2025.
Truk-truk peserta aksi terparkir di dua lajur jalan tepat di depan area IRTI Monas. Hal ini menyebabkan kemacetan dan membuat kendaraan umum, termasuk Transjakarta, hanya bisa menggunakan satu lajur untuk melintas.
Aksi ini digerakkan oleh Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) dan sejumlah asosiasi pengemudi logistik. Mereka menuntut pertemuan langsung dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Massa pun menolak jika hanya perwakilan kementerian yang menemui mereka. Mereka bersikeras, hanya AHY dan Menhub yang wajib hadir di hadapan para pengemudi.
Ketua Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Sun Aryo, mengaku hal ini bentuk kekecewaan yang sudah memuncak. Rencananya, aksi akan dilanjutkan ke kantor Kementerian Perhubungan dan gedung DPR RI, jika tuntutan tidak dipenuhi.
Bupati Pati Sudewo Dipanggil KPK jadi Saksi Perkara Suap DJKA
KPK panggil Bupati Pati, Sudewo terkait kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan (DJKA) Kementerian Perhubungan
