Mantan Dirut Pertamina Dianggap Korban Kebijakan Populis
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengatakan salah satu indikasi dari pencopotan Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina adalah karena kepentingan pemerintah saat ini yang mementingkan kebijakan populisnya untuk menekan harga BBM penugasan di tengah mulai meroketnya harga minyak dunia.
"Maka saya mengatakan bahwa penggantian ini lebih karena yang ada di Pertamina saat ini merupakan orang-orang yang tidak kondusif untuk menjalankan kebijakan politis populis pemerintah. Itu yang paling basic," ujar Marwan dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 21 April 2018.
Padahal, kata dia, sikap Elia selama ini yang terkesan 'menentang' untuk menekan harga BBM – terutama BBM penugasan seperti Premium dan Solar di tengah mulai meroketnya harga minyak dunia – adalah untuk menjaga kerugian Pertamina yang ditujukan untuk dialihkan membangun kilang minyak baru demi menjaga ketahanan energi nasional.
"Karena kita ini menjadi negara yang sudah net importir sejak 2004, dan akan terus bertambah, dan 2020 nanti bisa sampai 1,5 juta barel itu kita impor sebegitu banyak. Itu bukan cuma hanya minyak mentah yang kita impor justru nanti BBM juga bisa. Karena kilang kita tidak lagi mampu menyuplai kebutuhan dalam negeri," ucapnya.
Selain itu, menurut Marwan, keputusan Elia Massa untuk mengurangi pasokan Premium dan Solar yang dianggap energi kotor, terutama di daerah-daerah yang bukan penugasaan, dalam hal ini di daerah Jawa, Madura dan Bali (Jamali), pada dasarnya sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM serta Peraturan Menteri LHK tentang energi bersih dan ramah lingkungan sejak 2 tahun lalu.
"Jadi kalau ini lambat laun digantikan untuk diganti Pertalite mestinya konsisten dijalankan. Tapi karena kebijakan politik populis, apa yang sudah dicanangkan tidak dijalankan, malah siap membuat rakyat tidak sehat dengan memaksa BUMN (Pertamina) itu menjual premium yang tadinya Jamali tidak jadi penugasan malah tetap dimasukkan di situ," tegasnya.
Mafia BBM
Lebih jauh, Marwan menilai pencopotan posisi Elia sebagai Dirut Pertamina juga bagian dari kepentingan mafia BBM untuk terus memasok premium yang masih jauh dari standar internasional RON 92 atau yang disebut Euro2, sedangkan Premium masih dalam level RON 88.
