Eks Mendiknas Ingatkan Pemerintah Tak Buat UN Program Sesaat
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Mohammad Nuh ogah menanggapi ketika dimintai pendapat soal peristiwa kebocoran soal Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK di salah satu SMP Negeri di Surabaya beberapa waktu lalu. Menteri Pendidikan Nasional di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengaku tahu betul betapa rumit pelaksanaan Ujian Nasional.
"Soal UN, kebocoran, ojo, ojo (tidak, tidak), saya sudah pensiun," kata Nuh seusai peresmian Gedung Baiturrohmah di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau Unusa di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 2 Mei 2018.Â
"Kalau terkait pendidikan secara umum, dengan senang hati (mau bicara); tapi kalau soal implementasi teknikal itu, saya pernah merasakan bagaimana ketika waktunya (Ujian Nasional), taruhlah diberi amanah soal itu, diseneni wong akeh (dimarahi orang banyak). Ini enggak nyaman," ujar mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya atau ITS itu.
Nuh menjelaskan, secara umum masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Baik atau buruk sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Kesehatan ibarat perangkat keras alias hardware, sementara pendidikan serupa peranti lunak atau software.
Karakteristik pendidikan, katanya, adalah lintas pemerintahan dan generasi. Artinya, berbagai persoalan pendidikan tak mungkin dibereskan hanya dalam satu periode pemerintahan melainkan lintas pemerintahan dan butuh waktu panjang.
“Karena itu saya berpesan, jangan jadikan program pendidikan sebagai program pemerintahan saat itu atau saat ini. Tapi jadikan program nasional yang lintas pemerintahan dan lintas generasi," katanya.
Kepentingan politik, menurut guru besar ITS itu, diharapkan tidak menunggangi program pendidikan. "Please, don't touch politically on education (jangan ada intervensi politik dalam pendidikan). Ini program jangkan panjang. Sopo ae sing dadi Presiden, sopo ae sing dadi menteri (siapa saja presiden dan menterinya), jangan disentuh-sentuh (kepentingan politik), teruskan (program pendidikan nasional)," katanya.
Salah satu petinggi NU itu lantas menjabarkan soal karakteristik lintas generasi pendidikan. Misalnya, pemerintah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun dalam jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, sementara periode pemerintahan cuma lima tahun. Tentu saja satu periode pemerintahan tak dapat menyelesaikan program itu, bahkan sekadar untuk sembilan tahun.
