Ketua IMM Yakin Kadernya Tak Menfitnah Menteri Selingkuh
- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Andi Mahfuri telah ditetapkan sebagai tersangma terkait fitnah perselingkuhan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dengan Bupati Pandeglang, Irna Narulita.
Ketua IMM, Ali Muthohirin meyakini tidak ada itikad buruk dari kadernya itu.
"Dari kemarin sampai tadi, kami dampingi. Sampai hari ini, saya anggap, saya sebagai Ketum PB IMM meyakini tidak ada itikad buruk, termasuk menjatuhkan pak menteri," kata Ali dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 13 Juni 2018.
Andi diduga menyampaikan perselingkuhan itu melalui akun Twitter Piyungan Cyber. Ali menyampaikan, nama Andi dicatut oleh Piyungan Cyber dalam penyebaran informasi itu.
"Andi tak terlibat dalam web itu, karena namanya dicatut mempublish info hubungan perselingkuhan itu di web," terang Ali.
Dalam kesempatan ini, Ali juga menyampaikan permohonan maaf kepada Menteri Amran atas ketidaknyamanan ini. Meskipun permohonan maaf ini, menurutnya, tidak berarti langsung menyatakan Andi memang bersalah.
"Saya mewakili Andi menyampaikan permohonan maaf kepada pak menteri. Tapi maaf ini bukan berarti bersalah, tetapi untuk mengklarifikasi karena kelalaian, sehingga nama dia rusak. Info yang masuk ke saya, tentu tidak mungkin kader kami bermaksud menjatuhkan. Pak Menteri juga keluarga besar Muhammadiyah," katanya.
Sebelumnya, Andi ditetapkan sebagai tersangka pascaditangkap polisi di kawasan Purworejo, Jateng pada Senin 11 Juni 2018. Kasus ini berawal dari laporan yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ke Polda Metro Jaya pada Minggu 10 Juni.
Melalui kuasa hukumnya, Amran melaporkan Andi atas kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Diduga, remaja itu melemparkan isu jika Amran telah berselingkuh dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita melalui akun Twitter, Piyungan Cyber.
Muhammadiyah Minta di 2025 jadi Momentum Pemerintah Perkuat KPK
PP Muhammadiyah meminta pemerintah agar menjadikan awal tahun 2025 sebagai momentum mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi dengan memperkuat posisi dan peran dari KPK.
