BIN Sebut 41 Masjid di Lingkungan Pemerintahan Terpapar Radikalisme

"62,22 persen setuju hanya sistem pemerintahan berbasis syariat Islam yang terbaik untuk Indonesia. Ini guru agama," katanya. 

Sementara itu, sebanyak 75,98 persen setuju pemerintah harus memberlakukan syariat Islam, lalu 79,72 persen setuju umat Islam wajib memilih pemimpin yang memperjuangkan syariat Islam.

Dari riset itu, lanjutnya, juga menunjukkan sebanyak 23,42 setuju pemerintah Indonesia hari ini adalah thagut. Kemudian, 64,23 persen setuju nonmuslim tidak boleh menjadi presiden. 

"Kalau berdasarkan konstitusi negara tidak seperti itu, karena dasarnya jelas," ujar Arief.

Arief mengatakan riset itu pun menemukan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang terindikasi terpapar radikalisme. Ada pula sebanyak 39 persen di 15 provinsi tertarik dengan paham radikal. Di antaranya, di Provinsi Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.

PHK Massal Terjadi di Mana-mana, Kriminolog Ungkap Ancaman yang Mengintai

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini bisa membuat angka kriminalitas meningkat. 

VIVA.co.id

3 Juni 2025