Polemik Remisi Terpidana Pembunuhan Wartawan dan Kasus Ba'asyir

- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utama menyangkal hal itu. Dia mengatakan bahwa pengusulan grasi selalu berdasarkan pemenuhan syarat substansi dan administrasi.
"Tidak benar kalau pada waktu tertentu, tak ada. Jadi tergantung yang memenuhi syarat substansi dan administrasi," tegas Sri.
Apakah mempengaruhi elektabilitas Joko Widodo?
Remisi terpidana pembunuhan ini diumumkan di tengah kontroversi rencana pembebasan terpidana terorisme, Abu Bakar Ba`asyir, yang kemudian batal.
Semula Ba`asyir direncanakan bebas tanpa perlu menandatangani dokumen taat pada Pancasila, langkah yang kemudian disebutkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai sesuatu yang mendasar dan harus dilakukan.
Dua kasus hukum ini menurut pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedilah Badrun akan mempengaruhi elektabilitas presiden pada Pilpres April mendatang.
"Ketidakcermatan kan indikator persoalan under capacity , jadi tidak mampu memahami secara utuh persoalan hukum. Lalu kesan yang kemudian muncul kan sangat politis. Misalnya Baasyir untuk menarik kelompok Islam misalnya," jelasnya.