Pemerintah Pastikan Tak akan Ambil Ratusan Ribu Hektare Lahan Prabowo
- VIVA/Sherly
VIVA – Pihak Istana memastikan tidak akan menarik ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, di Kalimantan Timur dan Aceh.
Soal lahan itu diketahui setelah capres 01 Joko Widodo, mengungkapnya saat debat capres putaran kedua, Minggu, 17 Februari 2019 malam.
"Itu lahan-lahan yang ditarik lagi oleh Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) adalah lahan-lahan yang idle (tidak produktif). Tapi kemarin kan disampaikan bahwa lahan Pak Prabowo lahan yang produktif. Kalau lahan itu digunakan tidak akan ditarik oleh negara," ujar Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, di kantornya Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019.
Seperti diketahui, capres 01 Jokowi menyinggung kepemilikan lahan oleh Prabowo di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare. Lalu di Aceh Tengah 120.000 hektare.
Hal itu disinggung terkait kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengenai redistribusi aset. Pemerintah sekarang, melakukan program perhutanan sosial. Lahan-lahan itu diberikan SK untuk dikelola oleh rakyat.
Beberapa lahan dengan HGU yang tidak produktif, diambil kembali oleh pemerintah. "HGU-HGU yang terlantar, yang idle, yang selama ini tidak digunakan, itu yang ditarik," kata Moeldoko.
Lahan ratusan ribu hektare itu diperoleh Prabowo dengan membeli ke pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kepemilikan lahan itu, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla periode 2004-2009.
JK mengaku, ia yang memberi ke Prabowo. Saat itu, mantan Danjen Kopassus TNI itu memutuskan membeli PT Kiani Kertas yang mengalami kredit macet Bank Mandiri, yang kala itu direktur utamanya dijabat Agus Martowardjojo.
PT Kiani Kertas saat dibeli Prabowo, di dalamnya sudah terdapat lahan konsesi seluas 220 ribu hektare, dalam rangka mendukung ketersediaan bahan baku.
Cek Fakta: Prabowo Klaim Kemiskinan RI 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
Tingkat kemiskinan RI tercatat 8,47% per Maret 2025, terendah dalam sejarah. Data BPS mengonfirmasi klaim Presiden Prabowo. Berikut tren 10 tahun terakhir.
