Tetty Paruntu Batal Jadi Menteri Jokowi?
- Dok. Golkar
VIVA – Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu atau Tetty Paruntu datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin pagi, 21 Oktober 2019. Dia datang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sama dengan busana yang dikenakan beberapa tokoh lain yang kabarnya akan menjadi menteri di kabinet baru Jokowi.
Sementara Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato yang ikut dipanggil Jokowi, bilang bahwa Tetty kemungkinan tak menjadi menteri di Kabinet Kerja jilid II Jokowi. Menurutnya, Tetty ke Istana, belum tentu bertemu dengan Presiden karena sebagai jabatannya sebagai bupati, maka banyak hal yang dibahas.
"Ya tentu karena beliau sebagai bupati, banyak hal yang dibahas. Tetapi juga belum tentu (bertemu) dengan Pak Presiden," katanya di Istana Kepresidenan, Senin, 21 Oktober 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.
Selain Tetty, tokoh lain yang dipanggil ke Istana, yakni pakar Tata Hukum Tata Negara Mahfud MD, CEO Gojek Nadiem Makarim, Erick Thohir, dan Wishnutama.
Sebelumnya Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengomentari soal Tetty yang dipanggil ke Istana. Dia mengaku senang ada kader perempuan dari Golkar yang dipanggil Jokowi.
"Kami dari Golkar tentu saja senang ada kader Golkar. Wanita dipanggil jadi menteri Pak Jokowi untuk periode kedua," kata dia.
Dia menduga bahwa dipilihnya Tetty bagian dari visi Jokowi yang ingin mempertahankan jumlah menteri perempuan sekaligus mempertimbangkan wilayah timur, barat dan tengah. Tetapi dia belum tahu, pos menteri apa yang akan ditempati Tetty. Kendati demikian, menurut dia, Tetty memiliki kemampuan dengan latar belakangnya sebagai kepala daerah.
"Beliau memiliki kemampuan dan sudah terbiasa di dunia politik maka diharapkan terbiasa juga menghadapi rakyat atau masyarakat menjelaskan target-target pembangunan dan melaksanakan program-program pembangunan," tuturnya.
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
