53 Orang Korban Konflik Nduga Meninggal, 23 Orang Anak-anak

VIVANEWS – Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan skema bantuan berkelanjutan bagi penyintas akibat konflik di Kabupaten Nduga, Papua. Hal ini sebagai bentuk perlindungan sosial jangka panjang.

Berdasarkan laporan dari pemkab dan aparat keamanan, jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini mencapai 53 orang, sebanyak 23 orang meninggal adalah anak-anak.  

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat, menjelaskan bahwa skema bantuan berkelanjutan ini merupakan bantuan program keluarga harapan, bantuan beras sejahtera (rastra) dan berbagai jenis bantuan sosial lain.

"Kita akan lakukan evaluasi siapa saja yang masuk kriteria dan akan mendapatkan bantuan tersebut," ujar Harry di Wamena, Selasa 30 Juli 2019.

Dia menambahkan, berdasarkan basis data terpadu dari pusat data Kementerian Sosial, ada sebanyak 1.720 jiwa yang merupakan warga Nduga akan menjadi calon penerima rastra. Mereka berada di distrik Kenyam.

"Validasi akan dilakukan bulan Juli-Agustus. Karena di Kabupaten Nduga belum ada pendamping maka pendamping PKH Wamena akan diterjunkan melakukan validasi. Jika dalam validasi ditemukan ada unsur PKH maka mereka juga akan mendapatkan PKH," kata Harry.

Unsur KPM PKH yang dimaksud memenuhi kriteria ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan disabilitas berat.

Kementerian Sosial juga mencatat sebanyak 82.020 jiwa warga Nduga akan menjadi calon KPM PKH. Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif.

"PKH Akses karena daerah yang dijangkau sangat sulit. Sedangkan PKH Adaptif karena mereka menjadi korban bencana," kata Harry.

Seiring dengan validasi calon KPM, Kemensos juga akan melakukan penerimaan pendamping PKH secara offline karena sulitnya wilayah. Harry Hikmat mencontohkan rekrutmen secara offline pernah dilakukan di daerah Papua yang mempunyai wilayah sulit seperti distrik Asmat.

"Kriteria SDM PKH di Kabupaten Nduga bisa kita turunkan yang tadinya sarjana sosial bisa menjadi SMA dan mereka bisa menjadi asisten pendamping. Idealnya satu pendamping bisa melayani 200-250 KPM. Untuk itu, jumlah SDM yang dibutuhkan di Kenyam sebanyak delapan orang," tutur Harry.

Sebenarnya pada 2017 di Kabupaten Nduga sudah ada dua orang pendamping dan lima orang administrator pengolah data. Namun karena mereka tidak aktif maka data KPM tidak masuk di BDT. Saat ini akan diaktifkan kembali dibantu pendamping dari Wamena untuk melakukan verifikasi.

Halaman Selanjutnya

Guna melayani pencairan bantuan itu, pemerintah sudah bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara atau Himbara. Bank yang akan melayani pencairan bansos di Kabupaten Nduga adalah BRI cabang Wamena karena di kabupaten tersebut belum ada bank. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara cash oleh pihak BRI.