Moeldoko Sebut Banjir Jakarta Belum Darurat Nasional
- VIVAnews/Anwar Sadat
VIVA – Awal tahun 2020, wilayah DKI Jakarta terendam banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi. Namun dalam waktu kurang dari sepekan, banjir sudah dapat surut kembali.
Kepala Staf Presiden Moeldoko turut angkat bicara mengenai terendamnya Ibu Kota tersebut. Menurut Moeldoko, banjir yang ada di Jakarta belum layak menjadi darurat nasional sebab pemerintah daerah masih bisa menanganinya.
"Belum lah pemerintah daerah masih bisa mengatasi," kata Moeldoko usai Rakor Tingkat Menteri di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020.
Menurut Moeldoko, banjir yang terjadi di Jakarta, bukan semata-mata disebabkan oleh lingkungan Jakarta sendiri, melainkan ada andil daerah sekitar Jakarta. Ada beberapa provinsi yang saling bersinggungan dengan Jakarta dan terkait dengan musibah banjir ini, di antaranya adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.
Lantaran itu, Moeldoko menilai perlu ada pertemuan dari pemerintah tiga provinsi tersebut. Pemerintah pusat, siap menginisiasi untuk pertemuan tiga pemerintah provinsi tersebut agar banjir segera teratasi.
"Sebenarnya ini kan banjir Jakarta itu disebabkan oleh berbagai lingkungan luar Jakarta. Itu memang perlu adanya pertemuan tiga provinsi itu yang diinisiasi, bisa oleh pusat, bukan ambil alih saya pikir bagaimana memikirkam secara integrasi diantara daerah penyangga ini untuk kepentingan ke depan," ujarnya
Mantan Panglima TNI ini berharap tidak ada lagi saling menyalahkan antara pemerintah provinsi yang satu dengan yang lainnya. Seluruh pihak dan pemerintahan provinsi diharapkan saling bekerja sama mengatasi banjir yang merendam Ibu Kota.
"Jadi jangan lagi nanti saling menyalahkan, karena banjir yang mungkin kejadiannya seperti saat ini. Nah itu langkahnya adalah bagaimana mengintegrasikan langkah ke depan. Karena persoalan banjir di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari luar Jakarta. Itu intinya," ujarnya.
Banjir di Niger Tewaskan 47 Orang, 56 Ribu Mengungsi
Bencana itu telah berdampak pada 7.754 keluarga di 339 kawasan permukiman dan desa.
