Tenaga Honorer Dihapus, Kepulauan Meranti Was-was Lapangan Kerja Minim
- Dok. Kemendesa
VIVA – Rencana pemerintah pusat dalam penghapusan tenaga honorer se-Indonesia menjadi perbincangan serius di berbagai daerah. Seperti tenaga honorer yang selama ini berada di lingkungan kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Sebagai daerah yang berada di bagian pesisir Riau, Kepulauan Meranti hanya dikenal dengan daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia. Pelakunya adalah, petani. Selama ini menurut data yang diperoleh sekitar 4000 tenaga honorer menggantungkan hidupnya dari APBD.
Besarnya jumlah tenaga honorer juga dilatarbelakangi oleh minimnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut dan berbeda dengan daerah lainnya.
Walaupun keputusan penghapusan itu baru sebatas kesepakatan bersama antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian PAN-RB dan BKN. Namun ini adalah persoalan harus disikapi masing-masing daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, M Tartib, mengkritik rencana pemerintah pusat. Menurutnya rencana itu akan berdampak buruk bagi daerah seperti Meranti.
"Meranti nyaris tidak ada industri atau lapangan pekerjaan. Selama ini tenaga honorer bergantung pada APBD dan membebankan keuangan daerah Rp73 Miliar," kata Tartib kepada VIVAnews, Selasa 28 Januari 2020.
Politisi Gerindra ini menambahkan, dia sebenarnya tidak menolak rencana itu, namun penerapan waktunya dia nilai terlalu cepat.
Pemerintah hanya memiliki target dua status pekerja, pertama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Pemerintah daerah Perjanjian Kerja (PPPK).
Melihat hal ini, Tartib meminta pemerintah kabupaten agar segera mengambil langkah dan solusi yang tepat.
Misalnya, pemerintah daerah harus fokus dan konsentrasi untuk menyiapkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya life-skill dan pelatihan kewirausahaan. Ini penting untuk menjadi bekal mencari lapangan pekerjaan baru bagi eks tenaga honorer nanti.Â
DPR Usul Pengangkatan CASN dan PPPK 2024 Digelar Bertahap
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse mengusulkan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan pengangkatan terhadap calon ASN.
