Pulang dari UAE, Warga Minta Plt Gubernur Aceh Dikarantina
- Repro Instagram
VIVA – Untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona di Provinsi Aceh, lima pejabat Aceh yang berkunjung ke Uni Emirat Arab pada awal Maret lalu dalam rangka menjemput investasi, diminta agar dikarantina sebelum tiba di Tanah Rencong.
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Banda Aceh, Koko Hariatna, mengatakan kelima pejabat Aceh itu bakal kembali dari kunjungan kerjanya ke UEA melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh. Apalagi, UEA salah satu negara yang juga ada warganya terpapar virus corona.
Kelima pejabat Aceh tersebut ialah, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Kepala DPMTSP Aulia Sofyan, Staf Gubernur Aceh Iskandar, Vice President PT Perta Arun Gas Iskandar Zulkarnain dan Kepala Seksi Promosi DPMPTSP Aceh Riadi Husaini.Â
Menurut Koko, ini salah satu langkah untuk mengantisipasi adanya virus corona di Aceh. Kata dia, harus ada kesetaraan, seperti warga yang yang juga pernah dikarantina saat pulang dari luar negeri.
"Mereka juga harus dikarantina selama 14 hari untuk memastikan kelima pejabat Aceh itu tidak ada masalah kesehatan dan terjangkit virus corona," kata Koko kepada wartawan, Rabu, 11 Maret 2020.
Kelima pejabat Aceh yang kembali dari Abu Dhabi tersebut, diminta wajib mengikuti scanner dan karantina standar WHO. "Jangan sampai pejabat Aceh menjadi Reseptor Virus Covid 19 di Aceh," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Iswanto, mengatakan Pemerintah Indonesia hanya menutup tiga pintu kedatangan atau pelancong dari tiga negara, yaitu, Korea Selatan, Iran dan Italia. Sementara, untuk Abu Dhabi belum.
Soal karantina, pihaknya menyerahkan seluruhnya ke pemerintah apakah di karantina atau tidak. "Indonesia belum (karantina WNI dari Abu Dhabi). kita ikuti aturan pusat saja," ujar Iswanto.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Aceh, Hanif juga mengimbau warga agar tidak melakukan kunjungan ke luar negeri. Hal itu mengingat wabah virus corona sudah menyebar ke berbagai negara di dunia.
Mualem soal 4 Pulau Dikembalikan ke Aceh: Terima Kasih Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah administratif Provinsi Aceh
