Survei Indikator: 66 Persen Responden Puas Kinerja Jokowi, Kenapa?
- Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua yang telah berjalan satu tahun.
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, jumlah responden yang puas dengan kinerja pemerintah untuk bulan September mencapai 66 persen. “Di Mei yang puas atau cukup puas itu hanya sedikit di atas 50 persen,” kata Burhan, Rabu 21 Oktober 2020.
Sedangkan, jumlah responden yang kurang puas ada 26,4 persen, dan tidak puas cuma 2,4 persen.
Tingkat kepuasan masyarakat, kata dia, terdongkrak karena ada bantuan sosial (Bansos) yang dikeluarkan. Hal lain yang juga berpengaruh terhadap puas tidaknya masyarakat dengan pemerintah pusat, yaitu aspek kelas sosial, dan aspek partisan.
“Aspek kelas, semakin rendah tingkat pendidikan dan pendapat, cenderung lebih puas dibanding mereka yang pendapatan atau pendidikannya tinggi terhadap kinerja pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca juga: 3 Cara Alami Cegah Penularan COVID-19 di Rumah
Sedangkan, kalau dilihat dari aspek partisan yaitu tergantung terhadap apa yang menjadi pilihan politik di pilpres 2019 lalu. Seseorang yang pada pemilu lalu memilih Jokowi-Ma’ruf cenderung akan mengatakan puas dengan kinerja pemerintah pusat tersebut.
Namun, sebaliknya ketika seseorang memilih Prabowo-Sandiaga pada 2019 lalu, meskipun Prabowo sudah masuk pemerintah, maka responden cenderung menjawab tidak puas.
Untuk diketahui survei Indikator dilakukan pada 24-30 September 2020 dengan menggunakan 1.200 responden melalui metode simple random sampling. Sementara margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (ren)
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
