Wantimpres Sebut Omnibus Law Bagian dari Nawacita

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Mardiono.
Sumber :
  • Istimewa.

Dia menambahkan kalau orang berwisata itu harus memiliki fasilitas yang cukup. Misalnya, hotel tersedia, di samping tempat berwisata, tersedia hotel, kemudian restoran, dan tempat-tempat souveir.

Apindo Tegaskan Patuhi Putusan MK soal Judicial Review UU Cipta Kerja, Ada Tapinya

"Di lain pihak kalau orang mau membangun sarana, prasarana dan fasiliutas itu, itu sulit untuk mendapatkan perizinan," tuturnya.

Mardiono menegaskan investor asing dan dalam negeri seringkali menyampaikan komplain karena rumitnya mengurus perizinan usaha sebelum adanya UU Cipta Kerja. Namun, kini para investor cukup senang dan bangga karena dengan adanya UU Cipta Kerja, mereka nanti tidak lagi mengalami kesulitan mengurus perizinan usaha.

MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru Terpisah dari UU Ciptaker
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas saat konferensi pers

Muhammadiyah Minta Pemerintah dan DPR Revisi Aturan Terkait PSN, Ciptaker Hingga Minerba

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta kepada Pemerintah, khususnya Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI segera melakukan revisi semua peraturan terkait PSN.

img_title
VIVA.co.id
16 Mei 2025