Presiden Jokowi Resmi Bubarkan 10 Lembaga Negara

Presiden Jokowi
Sumber :
  • Youtube Sekretariat Presiden

VIVA – Presiden Jokowi resmi membubarkan 10 lembaga negara. Rata-rata, lembaga itu merupakan lembaga non struktural. Ketentuan pembubaran lembaga itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 yang diteken pada 26 November 2020.

Rektor UGM soal Polemik Ijazah Palsu: Joko Widodo Lulus UGM 5 November 1985

Secara terperinci, lembaga itu adalah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaaan, dan Komisi Pengawas Haji Indonesia. 

Lalu, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. 

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji 2024: Kerugian Negara Rp1 T, Eks Menag Yaqut Dicekal KPK

Baca juga: Kronologi Lengkap Habib Rizieq Keluar dari RS Ummi

Dikutip VIVA dalam beleid tersebut, tujuan pembubaran sepuluh lembaga itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional. 

Cek Fakta: Erick Thohir Ancam Polisi Hentikan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Masing-masing tugas dan fungsi lembaga tersebut akan dialihkan kepada Kementerian di bidang terkait. Misalnya fungsi Dewan Riset Nasional dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi, lalu Dewan Ketahanan Pangan dialihkan kepada Kementerian Pertanian dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dialihkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan seterusnya.

"Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB)," demikian bunyi pasal 4 ayat (1).

Pengalihan oleh Menteri PAN RB itu diminta melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta kementerian/lembaga terkait. 

"Pengalihan sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lama satu tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini," begitu bunyi pasal 4 ayat (2).

Rektor UGM Prof Dr Ova Emilia

Rektor: UGM Punya Bukti Otentik Joko Widodo Mengikuti Kuliah, KKN hingga Wisuda

Rektor UGM Ova Emilia menyatakan Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada, yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985, dan telah diberikan ijazah

img_title
VIVA.co.id
22 Agustus 2025