OPM Teror Warga Sipil di Papua, Azis Sarankan Ini ke Pemerintah
- Istimewa
VIVA – Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang juga disebut Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB kembali berulah dengan melakukan aksi teror seperti penembakan terhadap warga sipil Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Aksi teror ini membuat ratusan warga takut dan memilih untuk mengungsi.
Terkait itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Panglima TNI, Kapolri menentukan sikap dan langkah solutif untuk mengatasi segera teror yang dilakukan OPM. Jangan sampai warga di Papua terus hidup dalam ketakutan dan teror dari OPM.
"Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan pendekatan yang persuasif bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Intan Jaya, Papua, untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB, mengingat keberadaan KKB sudah mengancam keamanan hidup banyak masyarakat," kata Azis, dalam keterangannya, Kamis 11 Februari 2021
Azis melanjutkan, agar pemerintah bisa mengkoordinasikan aparat keamanan daerah Intan Jaya, Papua, untuk menambahkan jumlah personel di titik-titik rawan terjadinya tindak terorisme oleh OPM. Langkah ini sangat diperlukan agar keamanan warga dapat dipastikan terjaga dengan baik.
Menurut dia, aksi OPM tak dapat dibiarkan karena telah menghambat jalannya pemerintahan daerah. Pemerintah pusat harus tegas dalam memberantas aksi OPM di Papua ini.
"Harus dapat menyiapkan tim penanganan konflik secara khusus, mengingat hal ini perlu campur tangan dari pemerintah pusat. Sebab, KKB telah menghambat dan memberhentikan sebagian jalan pemerintahan daerah setempat" ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 359 orang yang sebagian besar penduduk Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua memilih mengungsi ke gereja. Mereka panik pascapenembakan terhadap warga sipil yang dilakukan OPM.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan, ratusan warga masih takut akan teror OPM. Pihak polisi juga sudah mendatangi gereja yang jadi lokasi pengungsian.
"Memang benar ada warga yang mengungsi dan anggota Polres Intan Jaya sudah mendatangi gereja yang menjadi tempat pengungsian, Selasa, 9 Februari," kata Ahmad, Rabu, 10 Februari 2021.
Baca Juga: Hadapi OPM, TNI Bakal Ubah Strategi Perang di Papua
Pemerintah dan Swasta Sinergi Atur Mekanisme Kuota dan Biaya Haji 2025
Selain kuota yang sudah ditetapkan, pada kondisi tertentu pemerintah bisa mendapatkan tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi.
