Sujiwo Tedjo: Buzzer Penumpang Gelap Dibiarkan, Kritikus Berguguran

VIVA – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat menyampaikan kritik ke pemerintah jadi pro dan kontra. Ada penilaian jika mengkritik pemerintah maka buzzer di media sosial yang akan merespons untuk menyerang balik pengkritik.

Terkait itu, budayawan Sujiwo Tedjo menyindir keberadaan buzzer yang tak jelas di media sosial seharusnya jadi tanggungjawab pihak keamanan seperti Polri. Ia menyarankan mungkin sebaiknya ada kerja sama antara Polri dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menertibkan buzzer.

"Kalau perlu ya bagaimana caranya, aku nggak ngerti kan telekomunikasi. Apa Polri bekerja dengan Kominfo sehingga setiap orang yang punya akun di sosmed hanya memiliki satu akun dan jelas. Itu satu. Jadi lebih jelas," kata Sujiwo dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dikutip VIVA pada Sabtu, 13 Februari 2021.

Dia khawatir dengan keberadaan buzzer penumpang gelap. Menurut dia, buzzer jenis ini menyerang pribadi dengan tak rasional. 

"Karena setiap orang itu punya buzzer, hanya pikiran diserang dengan pikiran. Buzzer penumpang gelap, pikiran diserang dengan pribadi, dan lain sebagainya," lanjutnya. 

Sujiwo meminta buzzer penumpang gelap ini tak dibiarkan. Sebab, ia cemas akan memunculkan yang tak diinginkan untuk kondisi keamanan negara. Ia pun mengingat pesan Presiden RI pertama Soekarno atau Bung Karno.

"Aku takutnya kalau buzzer penumpang dibiarkan, akan tumbuh revolusi. Kenapa? karena revolusi menurut Bung Karno tidak berasal dari banyak orang. Bahkan, selalu tidak berasal dari segelintir orang, Tapi, revolusi berasal dari hanya, hanya, hanya, hanya segelintir orang," jelas Sujiwo.

Pun, ia khawatir imbas buzzer penumpang gelap ini akan berpengaruh terhadap pihak kritikus yang seharusnya ada dalam negara demokrasi. "Artinya kalau buzzer penumpang gelap ini terus nanti kritikus akan berguguran. Yang nanti tumbuh hanya satu kritikus saja tetapi itu sangat berbahaya," sebutnya.

Pandemi Informasi

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman sebelumnya menyampaikan Indonesia adalah negara hukum. Jika memang ada yang melanggar maka sudah seharusnya dihukum. 

Dia mengatakan saat ini mempersilakan Kapolri bari, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Namun, ia mengingatkan saat ini sedang dalam kondisi pandemi informasi.

"Sekali lagi, hendaknya kita sama-sama memerangi pandemi informasi ini. Hari-hari ini, kami mendorong kewarasan digital. Saya saja diserang 24 jam, akun Pak Jokowi diserang 24 jam. Vaksinasi diserang 24 jam. Jadi, ini betul-betul pandemi informasi," jelas Fadjroel.

Menurut dia, pandemi informasi ini adalah musuh bersama. Kata dia, bukan hanya musuh orang waras, tapi juga musuh pers. "Makanya sekali lagi kita butuh bantuan kepada pers," ujarnya.

Dia bilang pemerintah tak memiliki buzzer. Namun, ia tak menampik jika saat ini memakai jasa influencer. Itu pun hanya untuk keperluan vaksinasi COVID-19. dan tak berbayar.

Baca Juga: Sindir Johnny Plate, Sujiwo Tejo Minta Kominfo Blokir Dulu Akun Anonim 

Rupiah Dibuka Melemah di Tengah Upaya Pemerintah Genjot Ekonomi RI Semester II 2025

Di pasar spot hingga pukul 09.10 WIB, rupiah ditransaksikan di level Rp 16.437 per US$, melemah 32 poin atau 0,20 persen dari sebelumnya di level Rp 16.405 per US$.

VIVA.co.id

31 Juli 2025