Tokoh Sumbar Melawan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah
- VIVAnews/Tri Saputro
"Kalau kebijakan ini kita terapkan bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada seperti SDIT atau yang lainnya? Tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman. Walaupun saya akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau sanksi yang lainnya saya tidak akan melakukan hal tersebut. Untuk Kota Pariaman kasus seperti itu tidak pernah ada. Masyarakatnya merupakan masyarakat yang homogen. Jadi tidak perlu ada aturan seperti itu dan biarkanlah berjalan seperti biasanya," kata Genius Umar di Pariaman, Sumatera Barat.
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat merespon beragam reaksi dan penolakan pasca terbitnya SKB 3 menteri ini. Lembaga adat di Sumbar ini  menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh Sumbar, sebagai bentuk sikap dan respon rakyat Sumbar pasca terbitnya SKB tiga menteri iniÂ
Sejumlah tokoh Sumbar yang hadir ada Ketua Umum Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar dan beberapa tokoh lainnya yang bertemu untuk merespon SKB tiga menteri ini.
Dalam pertemuan itu disepakati untuk menyurati Presiden Jokowi dan Mahkamah Agung. Surat itu, berisi tentang aspirasi dan kerisauan masyarakat Sumbar dengan adanya SKB tiga menteri ini.
"Keputusannya, akan menyurati Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Agung. Surat yang untuk presiden berisi aspirasi masyarakat bahwa SKB tiga menteri ini meresahkan warga Sumbar dan Indonesia," kata Ketua LKAAM Sumbar, Sayuti Datuak Rajo Panghulu.
Menurut Sayuti, selain berisi tentang aspirasi masyarakat, surat yang akan dikirimkan ke Jokowi itu juga berisi agar SKB tiga menteri ini agar ditinjau kembali. Sebab, masyarakat Minangkabau keberatan dengan SKB tiga menteri ini lantaran tidak sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat.Â
"Kearifan lokal Minangkabau, mengajarkan perempuan memakai sarung dan kerudung dan laki-laki memakai tudung dan sarung. Karena itulah, masyarakat Sumbar merasa tidak cocok dengan SKB tiga menteri yang terkesan menghalangi pelestarian kearifan lokal ini. Mohon dipahami kearifan lokal kami. Bahwa, kami orang tua ingin mengajarkan anak-anak memakai pakaian yang menutup aurat," ujar Sayuti Datuak Rajo Panghulu.
