Demokrat Kubu Moeldoko Buka-bukaan Siasat Merekrut Nazaruddin
- VIVA/ Putra Nasution
VIVA – Partai Demokrat kubu Moeldoko menggelar konferensi pers di area proyek terbengkalai Wisma Atlet Hambalang, Bogor, sebagai bentuk sindiran kepada presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kubu Moeldoko menilai kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang itulah yang merontokkan elektabitas Partai Demokrat.
Menurut salah satu tokoh pendiri Partai Demokrat, Max Sopacua, perkara korupsi Wisma Atlet Hambalang merupakan salah satu faktor yang menggerus suara Partai Demokrat. Padahal sebelum peristiwa itu, Demokrat sedang dalam masa kejayaannya.
"Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat, sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk, karena kesalahan," kata Max, kemarin.
Beberapa pihak sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di penjara, salah satunya Nazaruddin. Tetapi, kata Max, ada pihak yang sampai saat ini tak tersentuh oleh KPK. “Ada yang tidak tersentuh hukum yang juga menikmati hasil dari sini—sampai hari ini belum. Mudah-mudahan segera, ya.”
Pimpinan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempermasalahkan keberadaan mantan narapidana korupsi, Nazaruddin, dalam kepengurusan Demokrat versi Kongres Luar Biasa di bawah kepemimpinan Moeldoko sebagai ironi.
Kubu Moeldoko berdalih, kepemimpinannya menghimpun semua kader, alih-alih menyingkirkan. Juru Bicara Demokrat KLB, Muhammad Rahmad, mengibaratkan itu pakaian kotor yang mesti dicuci hingga bersih untuk kemudian dipakai lagi.
"Termasuk Mas Nazaruddin, itu juga diakomodir di dalam kepengurusan Pak Moeldoko dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan strategis, dengan berbagai kebutuhan," katanya.
Menurut Rahmad, Nazaruddin pernah menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat. Selain itu, Nazaruddin dianggap mampu menghadapi kubu SBY dan AHY. “Yang bisa menghadapi Cikeas itu, salah satunya, adalah Mas Nazaruddin, karena beliau dulu bendahara Partai Demorkat," ujarnya.
Operasional Truk di Indonesia Bisa Keluarkan hingga Rp 150 Juta per Tahun Buat Pungli
AHY menegaskan pentingnya menindak tegas pungli yang merugikan pengemudi truk dengan dimensi dan muatan melampaui ketentuan atau ODOL.
