Bobby Nasution: Penilaian Kerja, Bukan Karena Siapa Ortunya
- VIVA/Putra Nasution (Medan)
VIVA – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution tidak segan-segan melakukan pecopotan terhadap pejabat dijajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, bila memiliki kinerja buruk dan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pungutan liar atau pungli.
Hal itu, diungkapkan oleh Bobby Nasution kepada wartawan, di Medan pada Rabu 7 Juli 2021. Penegasan itu dikatakannya terkait pencopotan Camat Medan Maimun, Muhammad Yasir Rizka.
Saat ini, Yasir Rizka tengah diperiksa oleh Inspektorat Kota Medan. Dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah pungutan liar terhadap aparatur pemerintah.
Â
Yasir diketahui merupakan anak kandung dari politisi PPP yang kini menjabat Duta Besar RI untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania, Hasrul Azwar.Â
Meski anak dubes, tidak membuat suami Kahiyang Ayu gentar untuk mencopot sementara Yasir dari jabatannya.
"Saya rasa ya, penilaian kerja itu tak masuk siapa orangtuanya (Hasrul Azwar), siapa keluarganya. Jadi yang kita lihat landasannya, hanya landasan kerjanya. Profesional," sebut Bobby Nasution.
Menantu Presiden Joko Widodo mengungkapkan pencopotan sementara Yasir, hanya untuk kepentingan pemeriksaan di Inspektorat Kota Medan. Bila tidak terbukti melakukan pungutan, jabatan sebagai Camat Medan Maimun akan kembali dijabatnya.
"Jadi sebelum keluar hasilnya atau masih tahap pemeriksaan. Statusnya masih sama," tutur Bobby Nasution.
Sebelumnya, Plt Kepala Inspektorat Kota Medan, Laksamana Putra Siregar menjelaskan pemeriksaan terhadap Yasir berdasarkan perintah dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
Â
"Kita melakukan pemeriksaan berdasarkan arahan pimpinan (Wali Kota Medan)," sebut  Putra saat dikonfirmasi VIVA, Selasa petang, 6 Juli 2021.Â
Putra mengatakan Bobby Nasution menerima laporan dari masyarakat. Bahwa, Yasir melakukan penguatan. Tapi, bukan kepada masyarakat. Namun, diduga melakukan pungutan terhadap aparatur pemerintah sendiri.
"Kata pungli, artinya ada pungutan kepada masyarakat. Ini bukan, kepada masyarakat. Tapi, kepada aparatur pemerintahan. Untuk ini, kita masih melakukan pemeriksaan. Aparatur ini, ASN atau non ASN," jelas Putra.
Berdasarkan laporan tersebut, Putra mengatakan Wali Kota Medan memerintahkan Inspektorat Kota Medan untuk melakukan tindaklanjut pemeriksaan untuk mengungkap fakta sebenarnya.
"Dugaan pungutan ini, berdasarkan laporan masyarakat kepada pak Wali. Kemudian, kita diperintahkan. Agar laporan ditindaklanjuti dan memiliki bukti serta fakta-fakta. Sehingga apa benar atau tidak," jelas Putra.
