Vaksin Gotong Royong Disebut Sejalan dengan Rasa Keadilan
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Opsi vaksin gotong royong yang digunakan pemerintah untuk berbayar, dinilai tidak menjadi masalah sebagai langkah perluasan vaksinasi. Menteri BUMN Erick Thohir sudah memastikan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.
Vaksin berbayar ini tidak mengambil dana dari APBN. Maka dari itu, dinilai tidak akan mengganggu vaksinasi gratis yang diperoleh masyarakat sejauh ini. Apalagi bertujuan memperluas pelaksanaan vaksinasi agar herd immunity segera terbentuk.
Pengamat sosial politik dan pengajar ilmu politik di Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, ini adalah terobosan yang cukup baik yang dilakukan melalui BUMN. Dalam situasi seperti ini, menurut dia negara harus memenuhi rasa keadilan. Bagi warga yang mampu, tidak ada salahnya.
Baca juga: Menkes: Berbahaya Jika Kasus COVID-19 Naik di Jakarta dan DIY
“Mereka yang mampu terutama dari kalangan kelas menengah ke atas sudah seharusnya membayar vaksin untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 secara cepat," ujarnya dalam keterangannya, saat diskusi daring bertajuk ‘Moral Politik Dan Strategi Sosial Ekonomi Menghadapi Pandemi’ yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Kader Bangsa, dikutip Selasa, 13 Juli 2021.
Vaksin berbayar, menurutnya bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang khususnya memiliki kemampuan. Juga untuk korporasi hingga WNA, yang terkendala lantaran susah untuk memperoleh akses vaksin.
“Vaksin gratis dijalankan terutama menyasar pada kalangan kelas menengah rentan dan kelas menengah ke bawah. Apabila mereka yang termasuk "the have" atau mungkin warga negara asing juga mendapatkan fasilitas vaksin gratis, hal ini justru bisa mengarah pada sikap yang bertentangan dengan rasa keadilan,” ujar doktor lulusan Murdoch University Australia ini.
Dengan vaksin berbayar ini, menurutnya pemerintah punya solusi alternatif untuk menganggarkan pembiayaan testing. Juga bisa untuk fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan pada pasien COVID-19 ini. Jika ke depannya seperti ini, menurutnya program ini bisa diterima.
“Kebijakan vaksinasi berbayar ini sangat bisa diterima. Namun syaratnya juga jelas bahwa vaksin gratis yang diberikan kepada rakyat juga harus memiliki kualitas vaksin terbaik,” ujarnya.
