Jokowi: Respons Cepat Peningkatan Kasus COVID-19 di Luar Jawa-Bali

VIVA – Presiden Joko Widodo meminta aparaturnya, khususnya TNI dan Polri, untuk merespons secara cepat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dalam rentang waktu dua minggu terakhir.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 7 Agustus 2021.

"Saya perintahkan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ," kata Presiden sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu malam.

Presiden menyampaikan angka kasus positif di luar Jawa-Bali pada 25 Juli sebanyak 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru nasional, kemudian per 1 Agustus naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru nasional, dan per 6 Agustus kembali naik menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.

Presiden menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi pada 5 Agustus, yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau dengan 13.958 kasus aktif.

Kemudian pada Jumat, angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan.

"Hati-hati, ini selalu naik dan turun, dan, yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus, NTT itu masih 886 [kasus aktif], tanggal 1 Agustus. [Tanggal] 2 Agustus, 410 kasus baru. Tanggal 3 [Agustus] 608 kasus baru. Tanggal 4 [Agustus] 530 [kasus baru]. Tetapi lihat di tanggal 6 [Agustus] kemarin, 3.598 [kasus baru]. Yang angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat," kata Presiden.

Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang, menurut Kepala Negara, penting untuk segera dilakukan.

Pertama, membatasi mobilitas masyarakat.

Halaman Selanjutnya

"Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama, yang paling penting, ini Gubernur semua harus tahu; Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya, mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu," katanya.