Jokowi Restui Aset Eks BLBI Disulap Jadi Lapas

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, Presiden Joko Widodo telah merestui aset-aset lahan yang telah dirampas dari kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dialihfungsikan untuk membangun lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Dia mengaku, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pun juga telah menyetujui usulannya tersebut. Kini, tinggal anggaran untuk merealisasikannya yang akan disusun oleh Kemenkeu.

"Kita punya jutaan hektare tanah yang bisa dipakai dan semuanya setuju, tinggal nanti anggaran pembangunannya disusun dulu," kata dia saat konferensi pers secara virtual, Selasa, 21 September 2021.

Meski demikian, Mahfud belum menentukan lahan mana saja yang akan digunakan untuk lapas tersebut. Hanya saja, dia menekankan, Kepala Negara membolehkan hal itu karena menjadi bagian dari kepentingan negara.

"Pak Presiden bilang sudah gunakan saja utk kepentingan negara, untuk apa tidak terpakai. Rencana itu kan tergantung nanti Kemenkumham dan nanti bilang saya tentunya," tegas dia.

Baca juga: Gibran Borong Kerupuk Pakai QRIS, Penjualnya Panas Dingin

Sebelumnya, dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk segera membangun lembaga pemasyarakatan baru di atas tanah hasil sita aset perusahaan yang tersandung kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Hal ini dilakukan sebagai perbaikan dalam penanganan terkait kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sebab sejak dia menjabat sebagai anggota DPR pada 2004 lalu dan keliling ke setiap LP di Indonesia banyak yang kelebihan penghuni, misalnya satu sel diisi hingga 30 orang.

"Kita harus membangun LP (baru dari) yang sekarang kondisinya kelebihan. Beberapa kendala yang selama ini seperti pertimbangan anggaran dan lain-lain akan kita atasi melihat kondisi sekarang," ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly juga telah mengatakan, jumlah narapidana yang ditampung dalam LP sudah melebihi batas normal sehingga perlu membangun LP-LP baru.

"Kondisi LP saat ini sudah kelebihan daya tampung dan kami akan membangun LP baru secara bertahap dalam mengatasi ini. Ini program yang sudah kami siapkan," ujarnya.

DPR Usul Beri Insentif Guru Berkualitas agar Mau Mengajar di Daerah Tertinggal

Anggota DPR usul guru berkualitas diberi insentif khusus agar mau mengajar di daerah tertinggal demi mewujudkan pendidikan yang merata

VIVA.co.id

26 Juli 2025