Purbaya Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 335 Triliun di APBN 2026
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Jakarta, VIVA – Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026, telah disahkan menjadi UU APBN 2026 oleh DPR RI pada hari ini, Selasa, 23 September 2025.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, atas nama pemerintah, pihaknya mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota dewan atas dukungan dan persetujuan RAPBN menjadi Undang-Undang APBN 2026 tersebut.
"Apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan dan persetujuan RAPBN menjadi Undang-Undang, melalui proses pembahasan yang sangat konstruktif dan menampung aspirasi dan harapan yang berkembang di masyarakat," kata Purbaya di sidang paripurna DPR RI ke-5, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
- Yeni Lestari/VIVA
Dia mengatakan, dengan visi-misi mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi hijau, APBN 2026 digagas Presiden Prabowo guna mendorong perputaran aktivitas ekonomi agar bergerak lebih maju. Kemudian juga agar sektor riil bergerak, daya beli masyarakat meningkat, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan bisa tercapai.Â
"APBN tahun 2026 akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat adil dan makmur," ujarnya.
Purbaya pun merinci, APBN 2026 telah mencakup sejumlah program prioritas pemerintah. Misalnya seperti ketahanan pangan dengan anggaran sebesar Rp 164,7 triliun, guna mencapai target swasembada dan stabilisasi harga pangan serta mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Kemudian, prioritas kedua adalah terkait dengan ketahanan energi dengan anggaran sebesar Rp 402,4 triliun, guna mendongkrak lifting migas, mempercepat transisi energi, serta stabilisasi harga. "Lalu ada pula program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas terbesar APBN 2026, dengan alokasi sebesar Rp 335 triliun," kata Purbaya.
Selanjutnya, ada anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun untuk PIP dan KIP kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, dan kesejahteraan guru/dosen. Lalu anggaran kesehatan sebesar Rp 244 triliun untuk program jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, hingga revitalisasi rumah sakit.
Lalu ada pula program prioritas pertahanan semesta guna memodernisasi alutsista hingga kesejahteraan prajurit, serta program akselerasi investasi dan perdagangan.
"Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih terbentuk memberikan kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan," ujarnya.
