Dirut BPJS Kesehatan: Sekarang Orang Miskin Kalau Sakit Dilarang Bayar

BPJS Kesehatan/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud

Jakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan banyak membantu masyarakat, terutama kalangan miskin. Dengan program JKN, masyarakat miskin dapat dengan mudah mendapat akses pelayanan kesehatan.

Rano Karno Wajibkan ASN Olahraga Tiap Jumat karena Banyak yang Obesitas

Hal itu dikatakan Ghufron melalui sambutannya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan 2023 dan Launching Transformasi Mutu Layanan Program JKN di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, 2 Oktober 2023. 

"Menurut studi yang dilakukan teman-teman UI memang program JKN telah membantu masyarakat terutama orang miskin mendapatkan akses pelayanan kesehatan," kata Ghufron dalam sambutannya. 

Jantung Bermasalah, Ibrahim Arief Tak dipenjara tapi Dipasang Gelang Deteksi

Ghufron pun menyinggung satu buku yang sempat membahas orang miskin dilarang sakit. Sekarang menurutnya, keadaan berubah. Kata dia, orang miskin saat sakit kini tak perlu bayar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Photo :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya.
Trump Alami Masalah Pembuluh Darah, Tangan Memar dan Kaki Membengkak

"Sekarang, orang miskin kalau sakit menurut saya dilarang bayar, yang orang miskin. Tapi kalau orang kaya, harus bayar," ucapnya.

Lebih lanjut, Ghufron pun bersyukur, saat ini akses pelayanan kesehatan semakin mudah diperoleh masyarakat. Kata dia, sudah jarang sekali masyarakat menjual rumah hingga tanah demi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

BPJS kesehatan

Photo :
  • vstory

"Sekarang, sudah jarang orang jual tanah, jual rumah dan lain sebagainya untuk masalah kesehatan," tutur Ghufron.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth

Iuran BPJS Mau Naik, Anggota DPRD Jakarta Sentil Pemerintah: Layanan Harus Ikut Membaik!

Anggota DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS harus dikaji ulang agar tak jadi beban baru bagi masyarakat, terlebih kelas menengah dan bawah.

img_title
VIVA.co.id
21 Juli 2025