KPK Soroti Fenomena Pejabat Flexing di 2023 Berujung Pengungkapan Korupsi, Terheboh Rafael Alun!
- KPK
Sementara itu, Nawawi juga menyoroti masalah yang berulang kerap terjadi di pemerintah daerah saat ini. Hal itu disinggung Nawawi ketika menggelar peringatan Hari Anti Korupsi SeduniaÂ
Masalah yang kerap terulang di daerah itu yakni soal adanya fenomena uang ketok.
"Selain fenomena uang ketok di daerah saat ini. Prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden (Joko Widodo) kecewa di provinsi lampung," ujar NawawiÂ
Nawawi menuturkan kalau permasalahan di daerah itu bukanlah salah satu hal terkait dengan uang ketok. Kendati, masih rendah serapan anggaran juga masih menjadi isu berulang saat ini.
"Masih sangat rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah, yang merupakan issue berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemerintah daerah yang tersimpan di Bank pada akhir tahun anggaran," ucap Nawawi.
Dia menyebutkan kalau di tahun 2023 ini masih sering terjadi ketidak sinkronan antara pemerintah daerah dengan pusat. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan.
"Tidak sinkronnya program prioritas nasional dengan penganggaran daerah. Yang kerap ditemui adalah pengentasan stunting, kemiskinan ekstrim, pemberantasan TBC, program pendidikan dan kesehatan yang kerapkali pada tingkat lapangan justru tidak tersedia anggarannya," kata dia.
Menurutnya, masalah itu terjadi karena penerapan aplikasi terpadu belum dimaksimalkan saat ini. Padahal, teknologi itu sudah dibuat dan diresmikan sejak lama.
"Teknologi informasi juga mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara-Simbara. Pemenuhan kewajiban pengusaha untuk membayar PNBP, pajak penghasilan dan penyediaan batubara untuk domestik (DMO) dapat dimonitor melalui SIMBARA," ucap Nawawi.
Temuan Baru KPK soal Korupsi Kuota Haji, Milik Petugas Kesehatan Diperjualbelikan
KPK memandang jual beli kuota haji bagi petugas tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku, dan bahkan mengurangi kualitas pelayanan haji.
