Gerakan Desak Presiden Netral di Pemilu 2024, Eks Rektor USU: Kami Terpanggil Secara Moral
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Sumatera Utara – Keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara pada saat ini, sejumlah guru besar, alumni dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU), tergabung dalam gerakan moral, menyatakan sikap di Gedung Pancasila, Kampus USU, Kota Medan, Selasa petang, 5 Februari 2024.
Dalam penyampaian pernyataan sikap itu, dihadiri mantan Rektor USU, Prof Runtung Sitepu. Kemudian, Prof Dr Ningrum Natasya , Prof Dr Nurlisa Ginting, Prof Dr Robert Sibarani, Prof Sondang Pintauli.
Selanjutnya, Prof Dr Budiman Ginting. Sedangkan, dari Alumni Ir Akhyar Nasution Mantan Walikota Medan dan Roy Fachraby Ginting SH M.Kn Akademisi dan Praktisi.
Politikus PSI Marsha Damita Siagian (kolase kiri) dan Presiden Jokowi-Kaesang.
- istimewa
Prof Runtung Sitepu mengungkapkan melihat kondisi negara saat ini, pada Pemilu 2024 ini. Ia menilai sejumlah guru besar terpanggil untuk menyuarakan dan mengingatkan para pemimpin negara ini, untuk bermoral dan beretika dalam pesta demokrasi ini.
“Maka kami di USU, merasa ikut terpanggil secara moral untuk mengingatkan juga, seperti yang disampaikan berbagai perguruan tinggi,” ucap Runtung kepada wartawan, usai deklarasi pernyataan sikap tersebut.
Runtung mengatakan ada hak guru besar di Indonesia, mengingatkan akan Pemilu 2024, berjalan dengan damai, jujur dan adil. Tanpa diwarnai dengan kecurangan.
“Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan. Sehingga pemilu kita jauh dari kecurangan. Dalam proses pelaksanaan dan pasca pemilu, aman, tertib dan damai,” ucap Runtung.
Runtung kembali menegaskan, gerakan moral ini merupakan bentuk kecintaan terhadap negara. Mereka tidak ingin pemilu yang dilaksanakan tidak adil justru berakibat pada kekacauan masal.
“Kalau lah nanti, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada dugaan terjadi kecurangan dan ribut. Kita akan menyesal kenapa dulu tidak mengingatkan. Makanya kita terpanggil,” jelas Runtung.
Runtung menegaskan bahwa guru besar yang menyatakan sikap ini, bukan guru besar partisan atau berafiliasi dengan salah satu Capres-cawapres tertentu. Hal ini, murni pergerakan menyikapi demokrasi di Tanah Air saat ini.
“Saat ini bagaimana, pemilu bisa berjalan damai. Saya bukan partisan dari Capres mana pun,” sebut Runtung.
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
