Panglima TNI Putuskan untuk Mengubah Sebutan KKB Menjadi OPM
- istimewa
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan kunjungan kerja ke Papua
- istimewa
Ia mengingatkan, perubahan istilah ini tak bisa sukses jika hanya dijalankan oleh TNI saja, seluruh lembaga negara harus solid mengganti istilah KKB menjadi OPM.
"Perubahan istilah tersebut, bukan hanya ditentukan oleh Panglima TNI saja, tetapi harus mendapat kesepakatan dari semua lembaga negara yang terlibat dalam penanganan konflik di Papua," ujarnya.
Kemudian, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mendukung TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebab, kelompok ini kerap melakukan tindak kekerasan yang berujung pada gangguan kamtibmas di Papua.
"Berbagai peritiswa kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi OPM merupakan langkah tepat," katanya.Â
Aburizal Bakrie juga meminta sekaligus mendukung TNI/Polri untuk bertindak tegas kepada kelompok bersenjata yang tergabung dalam OPM, yang selama ini banyak melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat maupun aparat keamanan.
Menurut Aburizal Bakrie, perubahan penyebutan KKB Papua menjadi OPM, merupakan langkah tegas TNI dalam menyikapi berbagai tindak kekerasan bersenjata yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan aparat TNI/Polri di Papua.
“Dewan Pembina Partai Golkar mendukung langkah-langkah tegas yang diambil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, termasuk mengubah nama kelompok dari KKB ke OPM," tegasnya.
Aburizal Bakrie mengatakan, OPM merupakan gerakan separatis yang secara jelas dan nyata menjadi ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Setiap upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas. Tidak ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan HAM," tutupnya.
